Breaking News:

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan, Awalnya 75 Sekarang 51 Pegawai KPK, Novel Baswedan Curigai Hal Ini

Berubahnya angka pegawai KPK yang akan dinonaktifkan dari 75 menjadi 51 diyakini Novel Baswedan bahwa TWK hanya alat menyingkirkan pegawai tertentu

tribunmedan.com/bobby
Penyidik senior KPK Novel Baswedan 

TRIBUNBATAM.id - Belum selesai polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digelar KPK, lembaga antirasuah itu kembali membuat kejutan.

Diketahui ada 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos asesmen TWK sebagai syarat alih status menjadi jadi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS).

Dari 75 pegawai tak lolos TWK, berdasarkan rapat yang digelar pimpinan KPK bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kemudian hanya 24 yang masih bisa dibina dengan pendidikan kedinasan.

Berubahnya angka pegawai KPK yang disebutkan pimpinan pun mematik reaksi dari penyidik senior, sekaligus jadi ikon pemberantaran korupsi, Novel Baswedan.

Mantan polisi ini menyebut, TWK adalah alat untuk menyingkirkan 51 pegawai yang sudah ditarget sebelumnya.

Penyidik KPKNovel Baswedan disambut pimpinan KPK, mantan pimpinan KPK, aktivis anti korupsi serta karyawan KPK saat kedatangan Novel di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/2)
Penyidik KPKNovel Baswedan disambut pimpinan KPK, mantan pimpinan KPK, aktivis anti korupsi serta karyawan KPK saat kedatangan Novel di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/2) (Warta Kota/Henry Lopulalan)

"Dengan adanya perubahan dari 75 menjadi 51, jelas menggambarkan bahwa TWK benar hanya sebagai alat untuk penyingkiran pegawai KPK tertentu yang telah ditarget sebelumnya," kata Novel lewat keterangan tertulis, Selasa (25/5/2021).

Diketahui ada 75 pegawai KPK yang tak lolos asesmen TWK sebagai syarat alih status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari 75 pegawai tak lolos TWK, berdasarkan rapat yang digelar pimpinan KPK bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kemudian hanya 24 yang masih bisa dibina dengan pendidikan kedinasan.

Sementara 51 sisanya tidak bisa lagi bekerja di KPK.

Baca juga: Novel Baswedan Cs Dinonaktifkan, Pimpinan KPK Dipuji Oleh Politisi Ferdinand Hutahaean

Pimpinan KPK memang tidak secara langsung menyebut akan memecat atau memberhentikan 51 pegawai tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved