Dimana Harun Masiku? Setahun Lebih Tak Tertangkap Kini Mulai Ada Titik Terang

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Keberadaan buron KPK Harun Masiku kini masih misterius.

Meski demikian, titik terang akan keberadaannya mulai terlihat.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid mengatakan jika Harun Masiku masih hidup dan berada di Indonesia.

Harun Al Rasyid pun membeberkan bagaimana dirinya tengah melacak keberadaan buronan KPK Harun Masiku.

Diketahui, Harun Al Rasyid termasuk salah satu pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dan kini telah menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya usai SK 652 dikeluarkan pimpinan KPK.  

Harun Al Rasyid dalam kanal Youtube Najwa Shihab, mengatakan bahwa Harun Masiku berada di Indonesia.

"Ada. Sinyal itu ada," kata Harun kepada Najwa dilihat Jumat (28/5/2021). 

Namun, karena kini tugas dan tanggung jawabnya telah diserahkan, Harun tak bisa lagi melaksanakan tugasnya mengejar si buron.

"Saya bergeraklah sama Sinyal. Nah itu ada (Harun Masiku) kita identifikasi di luar negeri," tambahnya.

Itu sekitar dua bulan yang lalu, dikatakan Harun, saat Harun Masiku diidentifikasi berada di luar negeri.

"Sekarang beliaunya (Harun Masiku) ada di sini. Sudah masuk ke Indonesia. Tapi saya sudah keburu keluar SK 652, suruh menyerahkan (tanggung jawab)," katanya.

Najwa bertanya apakah kalau SK tersebut dicabut Harun Masiku bisa ditangkap.

"Bisa ditangkap!" pungkas Harun.

Harun Masiku telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Suap yang dilakukan Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan adalah kasus penetapan anggota DPR RI dalam Pergantian Antar Waktu (PAW). 

Dalam upaya penangkapannya, Harun sempat dinyatakan meninggal dunia.

Nasib KPK

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di titik nadir. 

Ini imbas diberhentikannya 51 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sohibul pun menyayangkan keputusan memberhentikan 51 orang pegawai KPK yang dianggap tidak mempunyai komitmen dan pengetahuan kebangsaan yang baik.

"Pada dasarnya KPK sekarang berada di titik nadir yang kewenangannya sudah tidak extra ordinary, kemudian orang yang berintegritas dibenturkan dengan permasalahan kebangsaan, dianggap sebagai Taliban," kata Sohibul dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/5/2021).

Sohibul justru mempertanyakan nasionalisme seperti apa yang dicari oleh KPK apabila pegawai yang berintegritas dianggap tidak nasionalis dan justru disingkirkan dari KPK.

"Yang kita inginkan nasionalisme yang berintegritas dan profesional, kalau seperti ini kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif, tidak apa-apa korupsi yang penting teriak saya Pancasila," ujar Sohibul.

Sohibul juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan tidak setuju 75 pegawai KPK diberhentikan tapi kenyatananya 51 di antaranya tetap diberhentikan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email Sementara, di sisi lain, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeklaim pemberhentian itu sudah sesuai dengan arahan Jokowi.

"Jadi kita melihat apa yang dsampaikan pak Jokowi semata-mata hanya lip service, kenyataan dilapangan berbeda," kata dia.

Harun Al Rasyid Bongkar Percakapan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid membeberkan bagaimana percakapan dirinya dengan Ketua KPK Firli Bahuri.

Percakapan itu soal status Harun yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Harun Al Rasyid diketahui tidak sendiri.

Ada 74 nama lain yang juga tidak lolos, termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Harun AL Rasyid  menilai saat ini ada kekuatan besar di balik pimpinan KPK yang kemudian membuat 75 pegawai KPK tidak lulus TWK.

"Ada kekuatan besar di luar dia itu yang sedang juga mem-pressure dia," kata Harun dalam kanal Youtube Najwa Shihab dilihat pada Jumat (28/5/2021).

Mengaku dekat dengan Firli, Harun sempat menagih utang budi sebab dirinya membantu Firli saat menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK. Bahkan, dirinya dijuluki raja OTT oleh Firli.

"Saya cuma minta nama saya dan kawan-kawan saya diperhatikan," katanya.

Namun, Harun menyebut Firli tak bisa membantu apa-apa lagi.

Firli bahkan mengatakan apa yang terjadi kepada 75 pegawai termasuk kepada Harun sudah kehendak Tuhan.

"Dijawab dia: 'saya sudah berusaha tapi semua itu Allah yang berkehendak'. Lho, Allah itu tergantung niat, tergantung niat dari anda dan apa yang anda lakukan," pungkasnya.

(*)

Berita lain tentang KPK

Baca berita terbaru lainnya di Google