Meski Rela Tak Digaji, Menteri Erick Thohir Tetap Akan Memecat Komisaris PT Garuda Indonesia
Menteri Erick berencana, nantinya, total anggota komisaris di maskapai berkode saham GIAA tersebut hanya tersisa dua atau tiga komisaris saja.
lihat foto
“Demi penumpang, kami terapkan social distancing meskipun biaya kami jadi 2 kali lipat dengan revenue turun 90 persen. Sudah jatuh tertimpa tangga,” sambungnya.
Dikabarkan, perusahaan berkode saham GIAA ini memiliki utang sekitar Rp70 triliun atau setara 4,9 miliar dollar AS.
Angka tersebut akan terus membengkak apabila Perseroan menunda pembayaran kewajibannya tersebut.
Diketahui, kondisi keuangan Garuda Indonesia sejak beberapa tahun silam memang sudah kurang sehat. Terlebih dengan adanya pandemic covid-19, kondisi Garuda Indonesia semakin terpukul.
Yenny kembali menyampaikan, permasalahan yang dialami Garuda Indonesia sangatlah besar.
Mulai dari permasalahan pada efisiensi biaya, hingga adanya kasus korupsi.
Maka dari itu, dirinya bersama segenap manajemen Garuda Indonesia sedang berjuang sangat keras agar Perseroan dalam kondisi lebih baik lagi.
Sehingga maskapai kebanggaan masyarakat Indonesia ini tidak dipailitkan.
“Banyak yang tanya soal Garuda. Saat ini kami sedang berjuang keras agar Garuda tidak dipailitkan,” tukasnya.
Pensiun Dini
Serikat karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menilai, ada opsi lebih baik dari pada program pensiun dini yang ditawarkan oleh pihak manajemen.
Ketua DPP Serikat Karyawan Garuda Indonesia Tommy Tampatty menilai, ada opsi yang lebih baik dibandingkan dengan program pensiun dini.
"Maka dari itu, kami dari serikat karyawan Garuda Indonesia menyiapkan draft opsi tandingan untuk menyelamatkan bisnis perusahaan," kata Tommy di Jakarta, Jumat (28/5/2021).
Pihaknya menilai, ada opsi lain selain melakukan pengurangan karyawan untuk menyelamatkan keberlangsungan bisnis perusahaan.
"Salah satunya opsi terkait regulasi, market dan juga harga yang akan kami susun dan dijadikan draft yang akan diberikan kepada pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Perhubungan hingga Kementerian Keuangan," kata Tommy.
