Breaking News:

BATAM TERKINI

Kepala BP Batam Bubarkan Tim Pengawas Badan Usaha, Rekomendasi Ombudsman Kepri

BP Batam mencabut Peraturan Kepala BP Batam nomor 19 tahun 2020 tentang Tim Pengawas Badan Usaha di Lingkungan BP Batam, rekomendasi Ombudsman Kepri

tribunbatam.id/istimewa humas BP Batam
Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar mengatakan, BP Batam mencabut Peraturan Kepala BP Batam nomor 19 tahun 2020 tentang Pengawas Badan Usaha di Lingkungan BP Batam. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Menanggapi rekomendasi Ombudsman Kepri tentang Tim Pengawas Badan Usaha Badan Pengusahaan (BP) Batam yang masuk dalam kategori tidak sah, Badan Pengusahaan (BP) Batam langsung mengambil sikap. 

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Dendi Gustinandar mengatakan BP Batam langsung mengeluarkan Peraturan Kepala BP Batam nomor 9 tahun 2021 yang berisikan pencabutan peraturan sebelumnya.

Yakni Peraturan Kepala BP Batam nomor 19 tahun 2020 tentang Pengawas Badan Usaha di Lingkungan BP Batam

"Pertimbangan pencabutan di atas berdasarkan surat dari Ombudsman Kepri pada April 2021, dan berdasarkan pertimbangan tersebit Kepala BP Batam menerbitkan Peraturan Kepala BP Batam yang mencabut Peraturan Kepala dimaksud tadi," ujar Dendi, Selasa (8/6/2021). 

Ombudsman Kepri, mengatakan Pengawas Badan Usaha Badan Pengusahaan (BP) Batam, tidak sah.

Badan Pengawas yang diisi orang-orang diluar ketentuan itu, dinyatakan tidak sah.

Baca juga: INFO CUACA - Besok, Rabu 8 Juni 2021 Cuaca Kepri Diprediksi Berawan Namun Berpotensi Hujan Ringan

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan ada penyimpangan prosedur pembentukan Pengawas Badan Usaha (BU) di Lingkungan BP Batam. Peraturan Kepala (Perka) Kepala BP Batam nomor 19 tahun 2020 dinyatakan tidak sah dan dikeluarkan Perka nomor 9 tahun 2021.

Lagat mengungkapkan, penyimpangan prosedur pembentukan Pengawas Badan Usaha (BU) di Lingkungan BP Batam. Hasil pemeriksaan Ombudsman, ditemukan, penjaringan calon Pengawas Badan Usaha dari berbagai unsur tidak dibentuk tim penjaringan. Namun dilakukan oleh Anggota/Deputi 4 BP Batam, Syahril Japarin.

“Direktorat yang berada langsung di bawah Anggota 4 (Syaril Japarin-red), hanya melakukan pemeriksaan administrasi dari calon yang sebelumnya telah ditelusuri sendiri Ombudsman,” katanya.

Ia juga membeberkan nama-nama yang tidak sesuai ketentuan dan menjabat Pengawasa BU BP Batam. Diantaranya Pimpinan Aggota pengawas Badan Usaha yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik, ada Makmur. 

Halaman
12
Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved