Breaking News:

KEBIJAKAN

Sembako Bakal Dikenai PPN, Pedagang Berang, Pemerintah Janji Banjiri Masyarakat dengan Bansos

Sembako yang akan dikenakan tarif PPN meliputi, beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah, sayur-sayuran.

Editor: Rimna Sari Bangun
Sembako Bakal Dikenai PPN, Pedagang Berang, Pemerintah Janji Banjiri Masyarakat dengan Bansos
tribunnewsbatam.com/argyanto
Ilustrasi Sayur-mayur di Batam. Pemerintah berencana mengenakan PPN pada sembako termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan.

"Pengaturan yang demikian justru menjadikan tujuan pemajakan tidak tercapai. Yang mampu membayar pajak tak membayar karena mengonsumsi barang/jasa yang tidak dikenai PPN. Ini fakta," jelas Yustinus.

Selain menjanjikan bansos lebih optimal, Yustinus juga menjanjikan bahwa pemerintah tak akan membabi buta menambah objek pajak saat pemulihan ekonomi masih berlangsung.

Kebijakan pajak yang baru membuat orang yang mampu menyubsidi pajak orang yang kurang mampu sehingga terjadi gotong royong. Sebab bila pajak disamaratakan untuk semua warga, maka Indonesia menjadi terlalu baik.

Saking baiknya, banyak barang dan jasa yang dikecualikan atau mendapat fasilitas tanpa mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi. Baik beras, minyak goreng, atau jasa kesehatan dan pendidikan, semua bebas tanpa pajak.

"Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, enggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri," tandasnya.

Lalu, kapan pajak sembako mulai berlaku?

Pemerintah memastikan, penerapan kebijakan baru akan bertahap dan menunggu ekonomi pulih dari pandemi. Beberapa waktu lalu dia pernah berkata, kebijakan mungkin akan berlaku pada 1-2 tahun mendatang.

 "Bukan berarti akan serta merta diterapkan di saat pandemi. Ini poin penting: timing. Bahwa penerapannya menunggu ekonomi pulih dan bertahap, itu cukup pasti. Pemerintah dan DPR memegang ini," tegas Yustinus. (*)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved