Breaking News:

KEBIJAKAN

POLEMIK PPN Sembako dan Sekolah, Pemerintah Janji Tak Berlakukan Tahun Ini

Kementerian Keuangan menegaskan, pemerintah tidak akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah tahun ini.

Editor: Rimna Sari Bangun
POLEMIK PPN Sembako dan Sekolah, Pemerintah Janji Tak Berlakukan Tahun Ini
tribunnewsbatam.com/argyanto
Ilustrasi Sayur-mayur di Batam. Pemerintah berencana mengenakan PPN pada sembako termasuk sayur-mayur.

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Wacana pemerintah yang akan menerapkan PPN terhadap kebutuhan pokok (sembako), sekolah, kesehatan, dan lainnya kini menjadi polemik.

Kementerian Keuangan menegaskan, pemerintah tidak akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah tahun ini.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah saat ini fokus memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Jadi tidak benar kalau bakal ada pajak dalam waktu dekat, pajak sembako, jasa pendidikan, kesehatan, besok, atau bulan depan, tahun ini dipajaki.

Tidak," kata Yustinus dalam webinar, Jumat (11/6/2021). Yustinus menuturkan, saat ini pemerintah belum membahas revisi UU Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) soal pajak sembako dan jasa pendidikan itu dengan DPR.

Meski kerangka kebijakannya sudah ada, wacana kenaikan PPN untuk sembako hingga beberapa barang/jasa lainnya tak serta-merta dibahas karena belum dibicarakan dalam Rapat Paripurna.

Munculnya kerangka kebijakan baru tersebut lantaran pemerintah dan DPR sudah sepakat membahas RUU KUP dalam waktu dekat.

Rencana pengenaan PPN untuk sembako hingga pendidikan sendiri sebetulnya sudah dibahas sejak lama. "RUU-nya masih di pimpinan DPR bahkan belum diparipurnakan dan belum dibahas. Kita masih terus mendengarkan aspirasi banyak pihak," tutur dia.

Reformasi Sistem Perpajakan Lebih lanjut Yustinus menuturkan, pengenaan PPN untuk barang/jasa tertentu adalah salah satu cara pemerintah mereformasi sistem perpajakan supaya lebih adil dan tepat sasaran.

Subsidi PPN saat ini tak hanya menyasar kalangan miskin, namun juga kelompok kaya. Ke depan jika disetujui DPR, kelompok kaya ini bakal menjadi subjek PPN dan menyubsidi kelompok miskin.

Baca juga: Sri Mulyani Tak Menduga Draf PPN Sembako Bocor ke Publik, Buruh: Ini Sifat Kolonialisme Penjajah

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved