Breaking News:

BATAM TERKINI

Tahun 2019 Lingga dan Anambas Dapat Rapor Merah dari Ombudsman, Bagaimana Tahun Ini?

Tahun ini, Ombudsman Kepulauan Riau (Kepri) akan memulai kembali penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Penulis: Roma Uly Sianturi | Editor: Tri Indaryani
TRIBUNBATAM.ID/LEO HALAWA
Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan, tahun ini, Ombudsman Kepulauan Riau (Kepri) akan memulai kembali penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Akibat pandemi covid-19, pada 2020 lalu, penilaian kepatuhan tidak dilakukan oleh Ombudsman.

Namun, tahun ini, Ombudsman Kepulauan Riau (Kepri) akan memulai kembali penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan pada 2019, Ombudsman memaparkan Provinsi Kepri mendapat rapor hijau, Pemerintah Kota Batam mendapat rapor hijau, Pemerintah Kota Tanjungpinang mendapat rapor hijau, Pemerintah Kabupaten Karimun dan Bintan mendapat rapor hijau.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Lingga dan Anambas mendapat rapor merah.

Dan Pemerintah Kabupaten Natuna mendapat rapor kuning.

Untuk hasil rapor merah dikategorikan kepatuhan rendah, dengan skor nilai 0-50,99 dan hasil rapor kuning dikategorikan kepatuhan sedang dengan skor nilai 51,00-80,99 serta hasil rapor hijau dikategorikan kepatuhan tinggi dengan skor 9”81,00-100.

Dengan hasil rapor tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan akan melakukan pembinaan agar ada perbaikan.

Baca juga: Sejumlah Kadis dan Sekda Batam Disebut Bakal Ditarik ke Provinsi, Ini Kata Rudi

“Kami tidak bisa memberikan sanksi, pembinaan barulah kewenangan kami, kalau jelek ada supervisi,” ujar Lagat, Selasa (15/6/2021).

Kemudian dari publik akan ada sanksi sosial, karena kinerja kepatuhan pelayanan dipublikasi. Sehingga masyarakat bisa mengetahui pelayanan pemerintah standar atau tidak.

Serta dari kementrian terkait yaitu Kementrian Pemberdyaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat membuat kebijakan berdasarkan hasil penilaian kepatuhan.

“Belum ada aturannya memang, tetapi dari kepatuhan ini bisa diambil kebijakan untuk anggaran,” katanya.

Lagat menegaskan tujuan penilaian kepatuhan ini untuk mendorong pelayanan publik Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementrian/Lembaga dapat menyiapkan standar pelayanan sesuai UU nomor 25 tahun 2009. (TRIBUNBATAM.id/ Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Kepri

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved