Breaking News:

Komisi II DPRD Batam Soroti Temuan BPK Soal Rekening Titipan di Bank Riau Kepri

Ketua Komisi II DPRD Batam,Edward Brando bilang,rekening titipan penerimaan pajak di Bank Riau Kepri itu tidak diatur dalam penyelenggaraan pemerintah

Penulis: Hening Sekar Utami | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Hening Sekar Utami
Komisi II DPRD Batam Soroti Temuan BPK Soal Rekening Titipan di Bank Riau Kepri. Foto suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPRD Batam, Kamis (17/6/2021). 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Komisi II DPRD Kota Batam menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepulauan Riau (Kepri) tentang rekening titipan penerimaan pajak Pemerintah Kota Batam di Bank Riau Kepri (BRK).

Ketua Komisi II DPRD Batam, Edward Brando mengatakan, rekening titipan ini tidak diatur dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Batam, Kamis (17/6/2021).

"Jadi kami sudah tanyakan, mereka (BRK) menjawab rekening titipan merupakan rekening internal BRK dalam rangka memudahkan jenis-jenis pajak," ujar Edward.

Di dalam rapat itu, Edward menyampaikan bahwa pihak BRK tidak memperoleh izin untuk membuka rekening titipan, sehingga akhirnya menjadi temuan BPK.

Dari hasil audit, BPK pun telah menyurati BRK atas temuan kesalahan secara administrasi.

Sayangnya pada kesempatan siang itu, Kepala Cabang BRK tidak dapat hadir, sehingga direncanakan ada rapat lanjutan. Ke depan, dalam rapat selanjutnya, DPRD Batam meminta Kepala Cabang BRK untuk dapat hadir dan membawa serta mutasi rekening titipan.

"Apakah hanya sebatas kesalahan administrasi, atau ada implikasi lain, kami tidak menduga, tapi hanya mengkroscek penjelasan dan fakta," jelas Edward.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Batam, Udin Sihaloho mengungkapkan, ada hal yang tidak wajar dalam hasil pemeriksaan BPK. Contohnya pada rekening nomor 01062400218 untuk titipan setoran Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp 66.233.554.303, sedangkan pada rekening kas daerah sebesar Rp 167.214.488.018.

Kemudian rekening nomor 0162400219 untuk titipan setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 196.068.439.040, sedangkan pada rekening kas daerah Rp 235.763.207.466.

Selain itu, yang menjadi masalah adalah rekening nomor 016220000 untuk titipan setoran Pajak Hotel dan Restoran PHRI sebesar Rp 192.661.170.952, sedangkan pada rekening kas daerah tercatat sebesar Rp 111.378.887.416.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved