Breaking News:

BATAM TERKINI

Minta Insentif Nakes tak Telat Lagi, Anggota DPRD : Tak Elok! Bayangkan Jika Kita di Posisi Mereka

Wahyu Wahyudin Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau berharap penundaan pembayaran insentif Nakes Covid 19 di Provinsi Kepri tidak terulang kembali.

Penulis: ronnye lodo laleng | Editor: Tri Indaryani
TRIBUNBATAM.id/Ronnye Lodo Laleng
Anggota Komisi lV DPRD Provinsi Kepri Dari Partai PKS, Wahyu Wahyudin, SE. 

BATAM, TRIBUNBATAM.idWahyu Wahyudin Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau berharap penundaan pembayaran insentif Nakes Covid 19 di Provinsi Kepri tidak terulang kembali.

Hal ini menurutnya karena sedikit banyak tentu mempengaruhi kinerja Nakes dalam menangani pasien Covid 19.

Selain itu, Wahyu juga membeberkan tidak hanya Nakes tapi tenaga pendukung dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemprov Kepri juga relatif sering telat dilakukan pembayaran insentifnya.

Hal ini disampaikan Wahyu kepada TRIBUNBATAM.id, Jumat (18/6/2021) malam.

Adapun insentif Nakes yang belum dibayar yakni dari Oktober 2020 hingga Mei 2021.

"Saya berharap penundaan atau telat pembayaran insentif ini tidak terulang kembali. Jangan sampai keringat Nakes sudah kering baru dibayar, ini bisa saja terjadi di kabupaten dan kota, untuk itu sekali lagi, kita sangat berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa mengantisipasinya, karena selain Nakes, ada juga laporan THL dan tenaga pendukung yang kerap telat dibayar intensifnya di tingkat Provinsi Kepri,"  kata Wahyu.

Dikatakannya, para Nakes tersebut tentu memiliki keluarga di rumah, namun selama ini  harus disibukkan dengan pasien Covid.

Baca juga: Sekda Kepri Tegur Pimpinan RSUD RAT Soal Keterlambatan Bayar Insentif Nakes

Tentu tidak elok jika mereka ditunda insentifnya walaupun ada hal-hal teknis terkait penganggaran atau pembayaran.

"Bayangkan kalau kita pada posisi mereka, pasti kita juga akan kesal ataupun marah. Saya menginginkan setelah pembayaran dilakukan Nakes bisa kembali konsentrasi dan bekerja dalam menangani pasien Covid," ujar Wahyu.

Dia juga menegaskan, peristiwa serupa jangan sampai terulang lagi di Pemprov Kepri.

"Bukan hanya Nakes, kita juga menginginkan masalah pembayaran insentif di lingkungan Provinsi Kepri harus disegerakan, karena ini menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk mengatasinya, apa pun kondisi keuangan dan regulasinya Pemprov harus siap dan mengantisipasi serta mendeteksinya sejak dini," tutur Wahyu yang juga merupakan politisi PKS di Kepri.

Wahyu mengaku saat ini semua pembayaran sedang dalam proses administrasi mulai dari pelayanan sampai dengan manajemen, dan uangnya sudah tersedia. Kemungkinan dalam waktu dekat  akan segera dibayarkan. (TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kepri

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved