Breaking News:

KEPRI TERKINI

DPD RI Dorong RUU Daerah Kepulauan segera Disahkan, Ini Arti Pentingnya

Anggota DPD RI dapil Kepri Richard Pasaribu berharap RUU Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI segera disahkan. Simak arti pentingnya

Penulis: | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Anggota DPD RI Richard Pasaribu saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Laboh, Pulau Sebangka, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Kepri, baru-baru ini. Richard ikut mendorong agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah pusat diminta segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.

Hal ini disampaikan Anggota DPD RI daerah pemilihan Kepri, Richard Pasaribu. Menurutnya, penting untuk mewujudkan adanya kepastian hukum terkait pengaturan kebijakan afirmasi bagi daerah kepulauan.

"RUU ini merupakan inisiatif DPD RI yang sudah masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2021, dan sudah lama diperjuangkan.

Kita berharap tahun ini dapat disahkan menjadi Undang-undang, “ ujar Richard pada Selasa (22/6/2021).

Richard menyebutkan, dalam waktu dekat DPD RI akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) lintas stakeholders di Batam.

Kegiatan ini termasuk upaya untuk mendorong percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU.

Baca juga: DPD RI Tinjau Penerapan RTRW Batam

Bea Cukai, Ditpolairud dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melaksanakan apel pembukaan dalam rangka Sinergi Operasi Patroli Laut bersama di wilayah Kepulauan Riau, Selasa, ( 8/6/2021) di di Dermaga PSO Bea dan Cukai Tipe B Sekupang, Batam.
Bea Cukai, Ditpolairud dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melaksanakan apel pembukaan dalam rangka Sinergi Operasi Patroli Laut bersama di wilayah Kepulauan Riau, Selasa, ( 8/6/2021) di di Dermaga PSO Bea dan Cukai Tipe B Sekupang, Batam. (ISTIMEWA)

"Bila tidak ada halangan tanggal 29 Juni 2021 kita akan melaksanakan FGD di Batam.

Dalam FGD itu kita akan menghadirkan pembicara dari lintas kementerian yang terkait RUU Daerah Kepulauan,” ujar Richard.

Terkait substansi RUU Daerah Kepulauan, Richard menjelaskan bahwa pengakuan yuridis daerah kepulauan, tidak dimaksudkan untuk menuntut otonomi khusus melainkan adanya suatu pengakuan dan kebijakan afirmasi bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik kepulauan.

“RUU Daerah Kepulauan merupakan jawaban atas marjinalisasi yang dialami oleh provinsi, kabupaten, dan kota yang masuk sebagai daerah kepulauan," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved