Fadli Zon Anggap Kritik BEM UI ke Jokowi Masih Sopan, Curiga Pihak Terganggu

TRIBUNBATAM.id - Kritikan BEM UI terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai beragam reaksi, termasuk dari politisi Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini ikut menanggapi persoalan BEM UI itu.

Dalam hal ini, Fadli lebih menyorot kalimat 'The King of Lip Service'.

Menurutnya, tidak ada yang salah dari kritikan yang dilayangkan oleh BEM UI itu.

Fadli berkaca pada catatan sejarah akan peran mahasiswa sebagai agen perubahan.

Dia menambahkan, tidak ada salahnya bagi mahasiswa untuk berpolitik, terlebih untuk membela kebenaran, kejujuran dan keadilan.

"Mahasiswa itu menjadi agen perubahan, mahasiswa ya harus berpolitik. Politiknya untuk membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan," kata Fadli, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Rabu (30/6/2021).

Dinilai masih sopan

Menurut Fadli, julukan The King of Lip Service kepada Presiden Jokowi masih tergolong sopan.

Dia bahkan heran ketika ada pemanggilan dari rektorat UI kepada mahasiswanya.

"Kalau dalam hal ini dikatakan The King of Lip Servis, itu menurut saya masih sopan sekali."

"Yang mengherankan responsnya dari pimpinan UI sendiri, termasuk Pak Ade Armando," ujar Fadli.

Fadli menceritakan, saat dulu menjadi mahasiswa di UI dan melakukan protes, para pimpinannya justru melindungi.

Tidak seperti saat ini, justru dipanggil oleh pimpinannya setelah melakukan protes.

"Biasanya di masa lalu yang menjawab kritikan ya pemerintah, bukan civitas akademinya."

"Biasanya civitas akademinya itu melindungi mahasiswanya, dulu Prof Mahar Mardjono (mantan Rektor UI) membela mahasiswa pada peristiwa Malari," ujarnya.

Melansir artikel di Tribunnews.com dengan judul Fadli Zon Nilai Kritikan The King of Lip Service kepada Jokowi Masih Sopan, Heran Ada Pemanggilan, dari adanya pemanggilan ini, Fadli mengartikan ada pihak yang merasa terganggu.

Terlebih pemanggilan itu terjadi pada hari libur, tepatnya pada Minggu (27/6/2021) lalu.

"Artinya ada yang merasa terganggu dengan kritikan itu, dalam hal ini Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman."

"Kemudian direspons oleh pimpinan civitas akademika, hari Minggu lagi dipanggilnya. Artinya ini super darurat diminta untuk takedown," ungkap Fadli.

Jokowi Persilakan Mengkritik, tapi Harus Sopan

Sementara itu, Jokowi menanggapi kritikan BEM UI yang menjuluki dirinya sebagai The King of Lip Service.

Menurut Jokowi, kritikan yang dilontarkan BEM UI adalah bentuk ekpresi mahasiswa.

Untuk itu, sebagai negara demokrasi, ia mempersilakan segala bentuk kritikan untuk pemerintah.

Jokowi juga menyebut, pihak universitas tidak perlu menghalangi mahasiswanya untuk berekspresi.

Kendati demikian, Jokowi mengingatkan Indonesia memiliki budaya tata krama dan sopan santun.

"Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik itu ya boleh-boleh saja."

"Dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi."

"Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, budaya kesopansantunan," kata Jokowi, dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021).

Adapun, Jokowi tidak mempermasalahkan kritikan tersebut.

Sebelumnya kritikan ini, ia mengaku sering mendapat julukan-julukan lain.

Seperti disebut klemar-klemer, plonga-plongo hingga otoriter.

Untuk itu, ia menanggap kritikan tersebut adalah sarana bagi BEM UI untuk belajar mengekspresikan pendapat.

"Ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat."

"Tapi yang saat ini penting kita semuanya bersama-sama fokus untuk menangani pandemi Covid-19," jelasnya.

BEM UI Sempat Diminta Hapus Postingan yang Mengkritik Jokowi

BEM UI tengah menjadi sorotan setelah mengkritik Jokowi sebagai The King of Lip Service.

Kritikan tersebut mereka sampaikan melalui akun Instagram @bemui_official.

Imbas kritikan tersebut, para pengurus BEM UI dipanggil oleh pihak rektorat UI.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengungkapkan, pihaknya sudah dipanggil rektorat UI pada Minggu (27/6/2021) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, pihak rektorat UI sempat meminta agar BEM UI menghapus atau take down postingan tersebut.

"Sempat menanyakan apakah mungkin postingan itu di-take down. Tapi kami, BEM UI, menolak untuk take down," kata Leon kepada wartawan, Senin (28/6/2021), dikutip dari Tribunnews.

Selain meminta postingan di-take down, pihak rektorat UI juga menanyakan alasan BEM UI membuat postingan propaganda seperti itu.

Pihak rektorat juga menyinggung pemanggilan dilakukan karena ada cuitan dari Jubir Presiden Fadjroel Rachman.

"Rektorat juga menyinggung kalau ternyata rektorat ikut menangani ini karena ada cuitan dari Fadjroel Rachman, jubir presiden, yang menyatakan bahwa BEM UI berada di bawah pimpinan UI," ujarnya.

Di sisi lain, BEM UI juga ikut menyinggung terkait pihak Dosen UI yang ikut menanggapi kritikan tersebut.

Ia berharap, pihak UI dapat menanggapi kritikan secara ilmiah dan mendasar, bukan menuduh yang kemudian mengarah ke penyerangan.

"Saya berharap kritikan dosen UI selaku dosen bisa lebih ilmiah, ya, lebih mendasar dan bukan tuduhan-tuduhan yang kemudian menyerang," ujarnya.

Alasan BEM UI kritik Jokowi

BEM UI sendiri mengaku menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service bukan tanpa alasan.

Tetapi lantaran melihat pemimpin negara itu hanya mengumbar janji, namun realita di lapangan tidak sesuai.

Leon mencontohkan, Jokowi pernah menyampaikan bakal merevisi UU ITE.

Namun saat ini justru tersiar wacana akan menambah pasal di dalam UU tersebut, termasuk janji Jokowi soal penguatan KPK.

"Ini bentuk kritik kami untuk pernyataan-pernyataan Presiden yang sayangnya tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan."

"Misalnya terkait UU ITE, Presiden menyampaikan bahwa akan merevisi UU ITE."

"Namun justru sekarang ada wacana untuk menambahkan pasal yang juga berpotensi untuk kemudian mengkriminalisasi itu Pasal 45 C," kata Leon.

"Kemudian terkait demo, Presiden menyampaikan kangen didemo tapi ketika teman-teman masuk UI demo wisatawan 1 Mei, 30 orang ditangkap, diseret, dipukul oleh Polda Metro Jaya."

"Kemudian, tanggal 3 Mei salah satu mahasiswa UI, Ketua BEM Fakultas Hukum menjadi tersangka," tambahnya.

Menurut dia, seharusnya pernyataan-pernyataan Presiden itu bisa dipertanggungjawabkan dengan tegas.

Ia membantah bahwa kritik ini adalah upaya untuk menjatuhkan pemerintah.

"Jadi di sini kami ingin mengkritik seharusnya penyataan-pernyataan yang dikeluarkan Presiden itu bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara tegas. Kita ingin mengkritik, bukan ingin menjatuhkan."

"Itu kan bentuk propaganda kritikan ya, bukan kemudian ajakan makar atau kudeta."

"Itu dua hal yang berbeda dan kita juga tidak mau terpolarisasi kadrun atau pun cebong."

"Ini adalah bentuk kritikan dari mahasiswa," ujarnya.

(*)