Breaking News:

Sakit Pasca Vaksin Covid-19 Ditanggung Program JKN-KIS

Dukungan ini menurut Iwan Adriady selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam merupakan bentuk kepedulian BPJS Kesehatan atas pandemi yang terjadi.

Penulis: Renhard Patrecia Sibagariang | Editor: Agus Tri Harsanto
Sakit Pasca Vaksin Covid-19 Ditanggung Program JKN-KIS
Ist
ilustrasi BPJS Kesehatan adalah memberikan kontribusi dalam penanganan Covid-19 selama masa pandemi

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Salah satu fokus utama BPJS Kesehatan adalah memberikan kontribusi dalam penanganan Covid-19 selama masa pandemi.

Selain mendukung proses verifikasi berkas klaim pelayanan kesehatan akibat Covid-19 sejak tahun lalu, BPJS juga telah memberikan dukungan dalam hal proses distribusi vaksin dengan menggunakan aplikasi P-Care sejak awal tahun 2021.

Dukungan ini menurut Iwan Adriady selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam merupakan bentuk kepedulian BPJS Kesehatan atas pandemi yang terjadi.

Selain karena menjalankan tugas penugasan khusus verifikasi klaim Covid-19, hal ini juga dikarenakan BPJS Kesehatan memiliki aplikasi PCare yang sudah digunakan oleh setiap faskes tingkat pertama dalam melayani peserta JKN-KIS, sehingga mempermudah proses distribusi dan pendaftaran vaksinasi.

“Seperti yang kita ketahui, yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan merupakan tugas dan bentuk kepedulian atas pandemi yang terjadi,” kata Iwan.

Tidak hanya itu dukungan BPJS Kesehatan juga diberikan dalam rangka penjaminan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dialami oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Melihat di beberapa kasus ada masyarakat yang mengalami KIPI atau sakit pasca proses vaksinasi, kami sampaikan bahwa masyarakat tersebut khususnya peserta JKN-KIS aktif ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” kata Iwan.

Hal ini penting diketahui oleh peserta JKN-KIS untuk menghindari adanya iur biaya yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dengan alasan KIPI tidak dijamin oleh program JKN-KIS.

“Peserta JKN-KIS perlu mengetahui bahwa KIPI dijamin oleh program JKN-KIS, jika ada fasilitas kesehatan yang melakukan iur biaya silahkan sampaikan kepada kami,” kata Iwan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam dr Didi Kusmarjadi, SPoG mengatakan bahwa dalam kasus KIPI setiap fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tidak boleh menolak dan harus tetap memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

“Akan kami tindaklanjuti jika memang ada fasilitas kesehatan yang menolak peserta yang mengalami KIPI ini,” kata Didi.

Agar tidak terjadi penolakan peserta dihimbau untuk memastikan status kepesertaannya aktif dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam memperoleh layanan kesehatan.(*)

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved