Breaking News:

CORONA KEPRI

DPRD Kepri Dukung Penerapan PPKM Darurat, Jumaga: Masyarakat Jangan Panik

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menilai, penerapan PPKM Darurat untuk Batam dan Tanjungpinang adalah langkah tepat, melihat situasi covid-19 saat ini

Penulis: Novenri Halomoan Simanjuntak | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
DPRD Kepri Dukung Penerapan PPKM Darurat, Jumaga: Masyarakat Jangan Panik. Foto Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Jumaga Nadeak menilai, diterapkannya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat untuk Kota Tanjungpinang dan Kota Batam adalah langkah yang tepat.

Ia mengatakan, pemberlakuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut karena melihat situasi perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang terus meningkat.

"Tentu kita ketahui Batam dan Tanjungpinang sangat meledak dan sulit untuk dikendalikan kasusnya.

Buktinya rumah sakit dan karantina terpadu sudah penuh serta tingkat kematian juga tinggi, sehingga dari data itu dipersamakanlah dengan Jawa dan Bali," ujarnya melalui sambungan telepon, Sabtu (10/7/2021).

Menurutnya, langkah PPKM Darurat adalah solusi terbaik guna menjaga dan melindungi masyarakat Kepri, khususnya Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Baca juga: JANGAN Pergi Jika tak Penting! Selama PPKM Darurat, Akan Ada Penyekatan di Batam

Baca juga: PPKM Darurat, 20 Juta Keluarga Dapat Beras 10 Kg

Karena itu ia berharap, agar masyarakat tidak berpikir dengan konotasi yang negatif terhadap pengambilan kebijakan tersebut.

"Kalau mau kita mengikuti aturan PPKM itu 100 persen, saya yakin data itu akan berubah dan Tanjungpinang dan Batam bisa kembali ke zona hijau atau paling tidak oranye lah," paparnya.

Ia menjelaskan, kondisi di dua daerah tersebut kini cukup memprihatinkan dengan banyaknya jumlah kematian serta penuhnya tempat perawatan di rumah sakit.

"Kita lihat Batam, akhir-akhir ini hampir setiap hari dikebumikan pasien Covid di pemakaman. Belum lagi di Tanjungpinang, penuhnya tempat perawatan pasien sehingga harus ditolak.

Biasa orang satu bulan, dua bulan meninggal. Ini jadi 1-2 hari bisa meninggal," terangnya.

Jumaga mengatakan, dalam penerapan PPKM ada banyak poin yang telah diatur. Mulai dari ruang publik, tempat peribadatan, kegiatan atau acara masyarakat, kantor pemerintah maupun swasta diberlakukan Work From Home (WFH).

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved