Breaking News:

LINGGA TERKINI

Romo Paschal Soroti Nasib 213 PTT dan THL Pemkab Lingga: Saran Saya Dikaji Lagi

Romo Paschal bereaksi setelah ada pihak yang menudinya sebagai provokator dalam menyoroti nasib ratusan PTT dan THL Pemkab Lingga itu.

TribunBatam.id/Istimewa
Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus atau yang akrab disapa Romo Paschal. 

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Kebijakan Pemkab Lingga memberhentikan ratusan PTT dan THL memanas.

Tokoh aktivis kemanusiaan Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus yang akrab dipanggil Romo Paschal yang menyoroti kebijakan tersebut, bereaksi setelah ada pihak yang menudingnya sebagai provokator.

Pria kelahiran Lingga itu, begitu concern dalam menyoroti nasib PTT dan THL Pemkab Lingga yang diberhentikan itu.

Bahkan pria kepala plontos tersebut meminta Bupati Lingga Muhammad Nizar tidak mengebiri hak rakyatnya.

Dimana dengan kondisi pandemi Covid-19 masih berkelanjutan hingga kini sikap dan para kaki tangannya tersebut tidak membuang rakyat Lingga.

Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus atau yang akrab disapa Romo Paschal.
Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus atau yang akrab disapa Romo Paschal. (TribunBatam.id/Istimewa)

Romo Paschal pun menilai, 213 orang yang telah bekerja di Pemkab Lingga sebagai PTT dan THL diberhentikan secara sepihak.

Tanpa ada SK pemberhentian dari Negara RI melalui Pemkab Lingga dalam hal ini Bupati Lingga saat ini.

"Substansinya di sana. Yang saya sampaikan adalah tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan bagi pekerja.

Mereka ada yang bekerja belasan tahun.

Mereka bukan preman. Mereka adalah saudara, abang, adik dan kakak kita semua," ucapnya kepada TribunBatam.id, Selasa (13/7/2021).

Romo Paschal menambahkan, ratusan PTT dan THL itu memperjuangkan haknya yang dijamin serta dilindungi oleh Undang Undang.

Soal dugaan pengrusakan terhadap aset Negara, ia balik bertanya apakah patut dilaporkan oleh kepala daerah?

Baca juga: Imbas PPKM Darurat Batam Tanjungpinang, Kapal Tujuan Lingga Berhenti Beroperasi

Baca juga: SOAL Pemberhentian Ratusan PTT dan THL, Bupati Lingga Sebut Keputusan Sudah Final

Menurutnya, langkah tersebut disebabkan atas kegunjangan jiwa yang dialami tenaga kerja PTT dan THL.

Setelah mendengar penjelasan dari pejabat pemerintah Kabupaten Lingga tersebut dan membela harga diri.

Spontan melakukan hal tersebut.

Menurut hukum, jelasnya, tidak semua tindak pidana dapat dipidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 ayat (1) KUHP.

"Perintahnya jelas, Tidak Dapat Dipidana," tegasnya.

Menyangkut dengan kebijakan Kepala Daerah memberhentikan rakyatnya di tengah situasi sulit dan dampak pandemi yang berimplikasi kepada ekonomi masyarakat.

Bahkan ada yang suami istri diberhentikan tanpa alasan yang jelas pun tiada kesalahan.

"Mereka punya keluarga, punya kesulitan hidup yang rumit ditengah situasi sulit seperti sekarang.

Mereka juga punya jasa terhadap Kabupaten Lingga. Apakah salah?

Urgensinya apa memberhentikan pekerja PTT atau THL sedemikian banyak di tengah kesulitan selama pandemi Covid-19 ini.

Kalau salah, salahnya dimana?

Koordinator Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Kepri Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus diwawancarai di Mapolda Kepri 17 Juli 2018, dalam rangka mempertanyakan kelanjutan bos PT Tugas Mulia J Rusna yang berstatus narapidana mempekerjakan anak di bawah umur,  MS (16)  asal NTT.
Koordinator Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Kepri Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus diwawancarai di Mapolda Kepri 17 Juli 2018, dalam rangka mempertanyakan kelanjutan bos PT Tugas Mulia J Rusna yang berstatus narapidana mempekerjakan anak di bawah umur, MS (16) asal NTT. (TRIBUNBATAM.id/Leo Halawa)

Apakah menyampaikan kritik tentang keadilan lalu diklaim provokator?

Mungkin orang lain akan melakukan upaya hukum tapi itu bukan tipe saya.

Saya tidak ada masalah, tapi peristiwa ini bagi saya adalah kesempatan buat kita sama sama belajar," tambahnya.

Romo Paschal juga menyoroti soal keberadaaannya di Batam.

Menurutnya, tidak ada masalah ketika membicarakan tanpa harus melihat domisili.

Ia menegaskan jika tidak memiliki kepentingan apapun serta hanya berjuang untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya bagi 213 tenaa kerja yang diberhentikan secara sepihak oleh Pemkab Lingga.

Ia pun mengingatkan, fitnah dapat berakibat hukum sesuai pasal 311 ayat (1) KUHP, serta berpotensi menjadi pencemaran nama baik sesuai Pasal 310 ayat (1) KUHP.

"Karena keadilan adalah persoalan umum kehidupan sosial.

Sehingga untuk kritik terhadap keadilan berkaitan dengan domisili tersebut.

Secara sosiologis, saran saya, kita patut belajar dan mengkaji kembali persoalan tersebut," sebutnya.

Pemkab Lingga Berhentikan Sejumlah PTT dan THL

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Lingga memberhentikan sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL).

Koordinator Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang dan  Kepri, Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus. Atau biasa disapa Romo Paschal
Koordinator Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang dan  Kepri, Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus. Atau biasa disapa Romo Paschal (Dok Pribadi)

Kebijakan itu jelas menuai kontroversi di masyarakat, khususnya para PTT dan THL yang terkena imbas dari kebijakan ini.

Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga membuat banyak program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbengkalai.

Seperti halnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga yang hampir setengah pekerja lapangannya dirumahkan atau diberhentikan.

Dampaknya, sampah rumah tangga banyak menumpuk di sudut di wilayah Dabo. Kecamatan Singkep khususnya.

“Kami juga bingung dan terkejut dengan kebijakan pemberhentian PTT dan THL tanpa koordinasi dengan kami,” kata salah seorang staf DLH Lingga yang meminta namanya tidak disebutkan, Jumat (4/6/2021).

Bupati Lingga, Muhammad Nizar saat memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Gedung Daerah Daik, Kecamatan Lingga, Kamis (8/7/2021)
Bupati Lingga, Muhammad Nizar saat memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Gedung Daerah Daik, Kecamatan Lingga, Kamis (8/7/2021) (tribunbatam.id/istimewa)

Bupati Lingga, Muhammad Nizar yang dikonfirmasi mengenai hal ini mengaku jika hal tersebut sudah menjadi keputusan.

Bupati Lingga ini menilai, keputusan pemberhentian PTT dan THL tersebut pasti ada sebabnya.

“Saya tidak mau berkomentar panjang lebar, barangkali itu sudah menjadi keputusan.

Seperti contoh di Dinas Lingkungan Hidup terkait kebersihan itukan tidak semuanya diberhentikan.

Tentunya dinas teknis bisa mengatur itu dengan tenaga yang masih ada.

Kan tidak mungkin yang diberhentikan sekian dan yang masih aktif mau membiarkan sampah berserak.

Berarti main-main OPD nya itu," kata Nizar, Sabtu (5/6/2021).

Berdasarkan permasalahan itu, Muhammad Nizar bersama sejumlah pihak akan bicara secara internal untuk mencari solusi terbaiknya.(TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng/Febriyuanda).

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Lingga

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved