Breaking News:

Melawan Covid-19 dan Situasi Pandemi Harus Saling Bersinergi

Pemprov Kepri mendukung kebijakan yang dilakukan setiap pemda di Kepri terkait PPKM darurat, namun diminta tetap berkoordinasi dengan Pemprov

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Endra Kaputra
Melawan Covid-19 dan Situasi Pandemi Harus Saling Bersinergi. Foto Plt. Kepala Biro Humas, Protokol dan Penguhubung (Humprohub) Pemprov Kepri, Hasan 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mendukung kebijakan yang dilakukan setiap pemerintah kabupaten dan kota di Kepri.

Itu terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat.

Diketahui, ada dua kota di Kepri yang menerapkan PPKM Darurat yakni di Tanjungpinang dan Batam.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad melalui Plt. Kepala Biro Humas, Protokol dan Penguhubung (Humprohub) Pemprov Kepri, Hasan menjelaskan, bahwa PPKM Darurat merupakan kebijakan absolut yang pelaksanaannya dikontrol langsung oleh pusat.

Sedangkan Pemprov Kepri hanya sebagai perpanjangan tangan pusat yang sifatnya koordinatif.

Baca juga: PPKM Darurat Tanjungpinang, Rapid Antigen Berbayar di Perbatasan Bintan, Rahma: Dasarnya Inmendagri

Baca juga: Ini Hasil Dialog Soal Tes Antigen Berbayar di Posko Penyekatan Tanjungpinang-Bintan

Menurutnya, terkait aturan penyekatan selama masa PPKM Darurat hendaknya disukseskan bersama-sama. Karena sebagai tindak lanjut dari Inmendagri Nomor 17 tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 20 tahun 2021.

Langkah yang paling baik untuk menyukseskan PPKM Darurat ini tentu dengan tidak saling jalan sendiri-sendiri. Melainkan satu sama lain harus bersinergi, komunikasi dan koordinasi.

"Tujuan pemberlakuan PPKM Darurat ini jelas untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Membatasi mobilitas orang agar virus COVID-19 tidak menyebar lebih luas lagi. Kebijakan yang diambil juga harus bijaksana serta masyarakat pun harus mematuhinya," kata Hasan, Jumat (16/7/2021).

Ia melanjutkan, Pemprov Kepri pada dasarnya mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh Bupati dan Wali Kota yang terdampak penyekatan pasca penerapan PPKM Darurat.

Namun kebijakannya harus lebih humanis dan realistis, kemudian tidak saling salah-menyalahkan, serta saling berkoordinasi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved