Breaking News:

Sanksi Denda Pelanggar Prokes di Perwako Tanjungpinang 44/2020 Dikritik Wakajati Kepri

Wakajati Kepri menilai, keliru bila Perwako bisa menerapkan sanksi denda apalagi bagi pelanggar prokes. Jika ingin diterapkan mesti dasarnya perda

Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Endra Kaputra
Sanksi Denda Pelanggar Prokes di Perwako Tanjungpinang 44/2020 Dikritik Wakajati Kepri. Foto Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Hari Setiyono dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Kepri, Patris Yusrian Jaya. 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Peraturan Wali Kota (Perwako) Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Tanjungpinang mendapat kritik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Itu terkait penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Sanksi denda di Perwako Tanjungpinang ini sudah diterapkan sejak November 2020 lalu. 

Bagi pelanggar prokes akan dikenakan denda Rp 50 ribu untuk perorangan atau kerja sosial selama 60 menit atau 1 jam.

Saat penindakan di lapangan, banyak pelanggar yang memilih membayar denda daripada kerja sosial.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Kepri, Patris Yusrian Jaya menyampaikan, bahwa keliru bila Perwako bisa menerapkan sanksi denda.

"Apalagi sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan dengan dasarnya hanya Perwako," ucapnya, saat sesi tanya jawab dalam peringatan Hari Adhayaksa Ke-61 di halaman belakang Kantor Kejati Kepri, di Tanjungpinang, Rabu (21/7/2021).

Ia dengan tegas menyampaikan, tidak boleh ada pungutan uang dalam sanksi tersebut.

"Secara aturan jelas itu tidak boleh," ucapnya tegas.

Baca juga: PPKM Level 4 di Tanjungpinang Berlaku hingga 25 Juli 2021, Ini Kata Wawako Endang Abdullah

Baca juga: SIAP-SIAP, Perwako Pelanggar Protokol Kesehatan di Tanjungpinang Mulai Berlaku Oktober 2020

Ia pun menjelaskan, sanksi denda bisa diterapkan bila aturan itu sudah menjadi peraturan daerah (Perda).

"Artinya kalau Perda sudah melibatkan wakil rakyat atau anggota DPRD, baru boleh. Kalau Perwako jelas tidak boleh itu, menyalahi aturan," ucapnya.

Ia pun meminta jajarannya untuk melakukan telaah atas Perwako yang sudah dijalankan tersebut.

"Kita akan segera telaah itu Perwakonya," ucapnya tegas.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved