Breaking News:

Anggota DPRD Kepri Ini Kritik Permintaan Pengusaha, Soal Dispensasi Bayar UWT 5 Tahun

Anggota DPRD Kepri Onward Siahaan minta Kepala BP Batam berhati-hati mengeluarkan kebijakan di masa pandemi apalagi terkait dispensasi bayar UWT lahan

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Anggota DPRD Kepri Ini Kritik Permintaan Pengusaha, Soal Dispensasi Bayar UWT 5 Tahun. Foto Anggota DPRD Kepri, Onward Siahaan 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Permintaan pengusaha Batam kepada Kepala Badan Pengusahaan atau BP Batam untuk memberikan grace period (masa tenggang) Uang Wajib Tahunan (UWT) atas lahan selama 5 tahun menuai kritik dari anggota DPRD Kepri, Onward Siahaan.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Kepri itu mendesak Kepala BP Batam untuk menolak permintaan tersebut. Sebab, selain bersifat diskriminatif terhadap pengusaha lain, kebijakan masa tenggang itu juga berpotensi menimbulkan kerugian negara serta akan memicu percaloan lahan di Batam.

"Saya mendengar ada kelompok pengusaha, meminta grace period, 5 tahun tak membayar UWTO. Itu tidak tepat dan diskriminatif," ungkap Onward kepada TRIBUNBATAM.id, Rabu (4/8/2021) siang.

Onward mengingatkan Kepala BP Batam agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat apalagi atas dasar alasan pandemi Covid-19.

Ia menegaskan, kebijakan masa tenggang UWT selama 5 tahun ini bersifat diskriminatif. Sebab, itu hanya berlaku untuk sebagian saja dan tidak mencakup seluruh pengusaha.

Baca juga: Pengusaha Minta Dispensasi Pembayaran UWT Lahan Batam, Ombudsman: Jangan Terlalu Lama

Baca juga: CATAT Warga Batam, Bayar UWT BP Batam Bisa Dicicil 10 Kali, Ini Syaratnya

"BP Batam tidak boleh mengeluarkan aturan diskriminatif. Aturan itu harus adil dan diberlakukan sama kepada yang lain, bukan hanya sekelompok orang," ungkap Onward.

Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai justru bisa merugikan negara. Sebab, praktis tidak ada pemasukan dari UWT selama 5 tahun ke depan. Padahal dalam kondisi seperti saat ini, dana transfer pusat sangat mungkin akan berkurang.

Oleh karena itu, BP Batam diminta untuk tidak sampai menyetujui hal itu. Onward menilai, UWT diangsur dalam satu tahun, itu masih tergolong wajar. BP Batam justru harus membantu pemerintah mencari sumber-sumber pendapatan negara dalam masa sulit ini.

"Lagi pula saat ini pemerintah kesulitan mendapatkan pemasukan negara," ujar Onward.

Politisi Gerindra itu juga berpendapat, kebijakan masa tenggang itu juga bisa menimbulkan praktik percaloan lahan di tengah Covid-19. Sebab, oknum pengusaha bisa saja menggunakan masa 5 tahun itu untuk hanya menguasai lahan dan kemudian coba menjual kepada pihak lain karena mereka tidak punya modal.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved