Breaking News:

Pengusaha Minta Dispensasi Pembayaran UWT Lahan Batam, Ombudsman: Jangan Terlalu Lama

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Siadari menanggapi permintaan sejumlah pengusaha Batam soal dispensasi pembayaran UWT lahan. Ini katanya

Penulis: Ichwan Nur Fadillah | Editor: Dewi Haryati
Ist
Pengusaha Minta Dispensasi Pembayaran UWT Lahan Batam, Ombudsman: Jangan Terlalu Lama. Foto Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sejumlah pengusaha Batam meminta dispensasi perihal pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT), --dulunya UWTO-- atas lahan, kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam selama lima tahun ke depan.

Melesunya perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19 menjadi alasannya. Sehingga, mereka mendesak agar BP Batam melalui kementerian terkait dapat menerbitkan kebijakan terkait dispensasi tersebut.

Menyikapi hal ini, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri, Lahat Parroha Siadari menjelaskan, permintaan para pengusaha itu bisa saja diwujudkan oleh BP Batam.

Akan tetapi, lanjut Lagat, hal tersebut harus dilihat secara komprehensif terlebih dulu.

"Pertama begini, pengusaha harus menyadari kalau ini sudah ada normanya. Enam bulan sebelum jatuh tempo, sudah harus diusulkan perpanjangan. Artinya, ada waktu yang cukup lama untuk mengurus itu," tegasnya saat dihubungi Tribun Batam, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Pengusaha Batam Gembira UWT Bisa Dicicil 10 Kali

Baca juga: JADWAL Layanan BLINK untuk Bayar UWT di Batam, Beroperasi Lagi Awal Februari 2021

Oleh sebab itu, Lagat meminta agar para pengusaha, dalam hal ini penerima alokasi lahan, sepatutnya tidak mencari-cari alasan.

Sebab, pada prinsipnya sudah menjadi kewajiban mereka untuk membayarkan UWT atau UWTO kepada negara melalui kas BP Batam.

"[Akan tetapi] BP Batam bisa saja memberikan dispensasi waktu kepada para penerima alokasi lahan yang sudah jatuh tempo dikarenakan beberapa alasan seperti adanya PPKM atau multiplier efek dari pandemi ke pelaku usaha seperti [berkurangnya] pendapatan, pemasukan, dan kendala teknis lain," jelasnya.

Lagat mencontohkan, misalnya Kepala BP Batam dengan segala kewenangannya boleh memberikan diskresi untuk itu. Mengingat, dampak dari pandemi ini memberikan multiplier efek untuk kalangan pengusaha.

"Pertimbangan itu anggaplah ini sebagai stimulus dari pemerintah. Khususnya dari Kepala BP Batam kepada para penerima alokasi lahan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved