Pakatan Harapan dan UMNO Yakin PM Muhyiddin Yassin akan Kehilangan Jabatannya

TRIBUNBATAM.id, KUALA LUMPUR - Berbagai pihak meragukan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin bahwa ia akan memiliki cukup dukungan untuk tetap bertahan. 

Hal tersebut menjelang digelarnya voting mosi tidak percaya yang akan digelar bulan depan dan menentukan status Yassin ke depannya. 

Salah satu keraguan datang dari blok oposisi yakni Pakatan Harapan. 

Mereka mengklaim sudah melakukan sejumlah perhitungan dan hasilnya tidak ada yang menguntungkan Muhyiddin Yassin. 

Mereka meminta agar mosi tidak percaya itu segera dilaksanakan, sedangkan vote baru akan digelar mulai September mendatang.  

"Setelah para pimpinan Pakatan Harapan membuat sejumlah perhitungan dengan teman sesama oposisi, sangat jelas Muhyiddin tidak menyampaikan kebenaran," ujar pernyatan pers Pakatan Harapan, dikutip Reuters, Kamis, (5/8/2021). 

Tak hanya Pakatan Harapan yang ragu, Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) pun menaruh pemikiran serupa. Padahal, UMNO berada pada koalisi penguasa. 

Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, lebih dari delapan anggota parlemen menarik dukungan terhadap Muhyiddin Yassin. 

Sebagai catatan, UMNO beberapa kali mempertanyakan dan mengkritik kepemimpinan Muhyiddin, bahkan setelah menjadi satu koalisi pada tahun lalu. 

Namun, Muhyiddin tetap bisa bertahan selama ini karena separuh dari UMNO tetap mendukungnya. Jika tidak, karir Muhyiddin Yassin sebagai PM mungkin akan singkat. 

Hingga berita ini ditulis, Muhyiddin masih percaya diri bahwa dirinya akan bisa mempertahankan jabatannya. 

Muhyiddin pun menuding bahwa adanya upaya untuk menjatuhkan jabatannya itu dipicu oleh partai-partai tertentu yang permintaannya tak ia setujui, termasuk keringanan hukuman kasus korupsi. 

Sejumlah pejabat UMNO memang terjerat perkara korupsi ketika kalah dalam pemilu 2018 silam. Mantan PM Najib Razak dan Presiden Partai Hamidi adalah dua di antaranya. 

Diberitakan sebelumnya, adanya desakan untuk memakzulkan Muhyiddin Yassin bermula dari keputusannya mencabut status darurat nasional Covid-19 di Malaysia. 

Ternyata, pencabutan itu dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Raja Malaysia. 

Dengan kata lain, Muhyiddin Yassin melangkahi raja dan hal itu digunakan oposisinya untuk mencoba menjatuhkannya. (*) 

Simak berita terupdate lainnya di Google News