Breaking News:

CORONA KEPRI

Insentif Tenaga Kesehatan Pemko Tanjungpinang Disorot Amnesty International Indonesia

Tak hanya Amnesty International Indonesia (AII), insentif tenaga kesehatan Pemprov Kepri juga disorot Mendagri.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
Tribunbatam.id/Noven Simanjuntak
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Tanjungpinang, Nugraheni memastikan jika insentif tenaga kesehatan Pemko Tanjungpinang dalam penanganan Covid-19 sudah dibayarkan. Amnesty International Indonesia sebelumnya menyoroti hak keuangan sejumlah nakes di Indonesia, termasuk di Tanjungpinang. 

Sehingga Pemprov Kepri menambah anggarannya menjadi Rp17,283 miliar sesuai dengan amanat PMK tersebut.

Dari jumlah Anggaran tersebut digunakan untuk membayar kekurangan pembayaran innakesda Penanganan Covid -19 Tahun Anggaran 2020 yang anggarannya tidak tercukupi melalui Alokasi BOK Tambahan dari Pusat pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 4,5miliar dan sisanya untuk pembayaran innakesda Covid-19 Tahun Anggaran 2021.

"Anggarannya tersedia, dan Pemprov Kepri sudah merealisasikan pembayarannya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meledak, Batam Butuh Bantuan Tenaga Kesehatan Tambahan

Baca juga: Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Dabo Singkep Belum Cair, Bupati: Segera Direaliasikan

Kami sama sekali tidak menahan atau menunda-nunda pembayarannya," kata Venni beberapa waktu lalu dalam rilis yang dikeluarkan Humas Pemprov Kepri.

Sampai saat ini Pemprov sudah merealisasikan pembayaran Innakesda Penanganan Covid -19 sebesar Rp7,926 miliar atau sekitar 46 persen dari total yang dianggarkan termasuk di dalamnya penyelesaian kekurangan bayar innakesda tahun anggaran 2020.

Venni menilai wajar soal teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terhadap 19 Provinsi di Indonesia, termasuk Kepri.
Hal ini karena Pemprov Kepri belum mengirimkan laporan realisasi ke kemendagri per tanggal 15 Juli 2021.

Sementara Mendagri mengeluarkan teguran tertulis tanggal 16 Juli 2021 atau selisih sehari dan disiarkan live melalui Youtube.

"Bisa jadi laporan yang kita sampaikan belum terupdate, hal tersebut dapat kita maklumi," ujarnya.

Terhadap teguran Menteri Dalam Negeri Tersebut, Gubernur Kepri telah menyampaikan Klarifikasi melalui Surat yang dikirimkan Kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 Juli 2021 tentang Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19.

"Naif sekali jika Pemprov Kepri menahan dana innakesda. Sementara bidang kesehatan menjadi salah satu yang tertuang dalam tujuh prioritas pembangunan Kepri.

Jika ada unsur menahan, tentu Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi orang pertama yang akan menegur OPD terkait, sebelum keluar teguran dari pemerintah pusat," pungkas Venni.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Corona Kepri

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved