Kamis, 7 Mei 2026

Viral Reaksi Anggota Satpol PP Dengar Kabar Ada Nikahan Anggota DPR RI saat PPKM Level 4

Viral pernrikahan anggota DPR RI di tengah pemberlakukan PPKM Level 4, begini reaksi Satpol PP

Tayang:
Instagram @luluknurhamidah1
Sosok Luluk Nur Hamidah, Anggota DPR RI Fraksi PKB yang menggelar nikahan di Kota Solo, Jawa Tengah saat PPKM Level 4 masih berlangsung, Sabtu (7/8/2021). 

TRIBUNBATAM.id, SOLO – ‘Coba rakyat biasa yang pesta, langsung didenda,’begitu komentar netizen di media sosial menanggapi pernikahan anggota DPR RI bernama Luluk Nur Hamidah di Kota Solo, Jawa Tengah yang ramai disorot publik.

Diketahui pada Sabtu (7/8/2021), Luluk Nur Hamidah, anggota DPR RI dari Fraksi PKB menggelar pesta pernikahan dengan pria bernama Alfitra Salam.

Pernikahan Luluk dengan Alfitra berlangsung di Jawa Terrace Kitchen, Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo, Jawa Tengah.

Resepsi pernikahan mereka jadi sorotan publik karena berlangsung saat pemberlakuan PPKM Level 4.

Di mana salah satu poin kebijakan PPKM Level 4 Kota Solo melarang kegiatan resepsi pernikahan.

Acara nikah hanya boleh digelar di kantor KUA dan tempat ibadah.

Adapun hotel atau rumah makan masih belum boleh dilakukan.

Baca juga: Ritual Pernikahan Teraneh, Ibu Mertua Menemani Malam Pertama sampai Ditunggui Keluarga Pengantin

Satpol PP Solo Bertindak

Setelah heboh, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solo langsung melakukan razia di lokasi pernikahan setelah ada laporan warga.

Satpol PP Kota Solo menemui pihak event organizer dan keluarga mempelai tentang aturan pernikahan di tengah berlakunya PPKM Level 4.

Pihak EO dan jeluarga mempelai sepakat untuk pindah menuju KUA.

Namun setelah pindah ke KUA mereka kembali lagi ke lokasi hajatan semula yaitu Java Terace.

"Pihak penyelenggara sudah kami imbau untuk bubar, namun ternyata mereka kembali lagi," kata Kepala Satpol-PP Arif Darmawan pada Senin (9/8/2021).

"Nanti penyelenggara akan kami panggil," ujarnya.

Menanggapi hal itu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka juga ikut angkat suara.

"Pokoknya kemarin beliau sudah mau kooperatif," ujarnya.

Sudah Diingatkan

Sebuah hajatan pernikahan digelar di Java Terrace Kitchen di Jalan Slamet Riyadi, Purwosari, Solo pada Sabtu (7/8/2021) kemarin.

Dari informasi yang diterima TribunSolo.com, acara tersebut adalah hajatan pernikahan dari salah seorang anggota DPR RI.

Saat dikonfirmasi kepada pihak manajemen Java Terrace Kitchen yang enggan disebut namanya, mereka menjelaskan, bahwa tidak ada acara pesta hanya sekedar syukuran.

"Acara akadnya dilakukan di KUA Laweyan disini hanya tasyakuran kecil dihadiri keluarga internal," katanya pada Senin (9/8/2021).

"Satpol PP sempat datang dan kondisi tidak ada kerumunan dan makanan hanya take-away secara drive thru," ujarnya.

Kepala Satpol PP Kota Solo, Arif Darmawan membenarkan bahwa anak buahnya diterjunkan untuk mengawasi pernikahan tersebut, apakah melanggar aturan PPKM level 4 atau tidak?

"Kami suruh pindah agar akad nikahnya di KUA saja," jelasnya.

"Namun anak buah saya tidak tahu apakah itu tokoh nasional atau bukan, karena tidak terlalu memerhatikan sosoknya," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa menuturkan, bahwa tindakan yang melakukan resepsi tersebut melanggar aturan.

"Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa pejabat harus menjadi contoh," tegasnya.

"Bahkan bila ada undangan, meski dari pejabat saya tidak akan datang karena melanggar PPKM," ungkapnya.

"Kalau saya datang maka hanya untuk membubarkan," jelasnya.

Dirinya mengakui bahwa atas perintahnya petugas Satpol PP datang ke acara pernikahan tersebut.

"Saya menyuruh Pak Arif (Kepala Satpol PP) untuk datang ke lokasi," ujarnya.

TribunSolo.com mencoba menghubungi pihak keluarga, namun mereka enggan untuk diwawancarai.

• Ada Perbedaan Syarat Dapat Subsidi Gaji untuk Wilayah PPKM Level 3 & 4, Sektor Pekerjaan Berpengaruh

Profil Luluk Nur Hamidah

Luluk Nur Hamidah adalah politikus Partai Kebangkitan Bangsa.

Lahir di Jombang tanggal 25 Juni 1971, Luluk Nur Hamidah dikenal sebagai aktivis perempuan Nahdlatul Ulama (NU).

Luluk Nur Hamidah terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019—2024 dari dapil Jawa Tengah IV.

Dia menjadi anggota Komsi IV yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan serta kelautan seperti dikutip dari TribunSolo.com dengan judul Anggota DPR RI Nekat Gelar Hajatan di Solo saat Masa PPKM Level 4, Ternyata Anggota Fraksi PKB .

Karier

Luluk dikenal sebagai aktivis perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dan menjabat sebagai Wakil Ketua PP LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama).

Dia pernah menjadi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Wanita kelahiran Jombang ini bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Luluk menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP PKB sekaligus Sekjen DPP Perempuan Bangsa, organisasi sayap PKB.

Selain itu, Luluk juga berkarier sebagai Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR RI sejak 2009.

Pada 2014, dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.

Luluk berhasil menjadi anggota dewan pada tahun 2019 dari dari dapil Jawa Tengah IV.

Dia juga pernah berkarier menjadi dosen di Universitas Nasional 1946 dan Universitas Nahdlatul Ulama.

Riwayat Pendidikan

MI Darul Ma'arid (1984)

MTSN Darul Ulum (1987)

MAN Darul Ulum (1990)

S-1 Pendidikan Agama, IAIN Sunan Ampel Malang (1991)

S-2 Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia (2005)

S-2 Administrasi Publik, LKYSPP NUS-SINGAPORE (2006 - 2007)[3]

Riwayat Pekerjaan

FRAKSI PKB/MPR RI sebagai: Staff Ahli Fraksi (2009—2019)

CADNOACIL AUSTRALIA KOR AIBEP sebagai: INTEGRITY OFFICER (2008—2009)

Yayasan masyarakat AHIMSA sebagai direktur (2001—2010)

Sekolah Citra Alam sebagai konsultan

Universitas Nasional 1946 sebagai dosen

Universitas Nahdlatul Ulama sebagai dosen[4]

Riwayat Organisasi

PP LKK PBNU, Sebagai: KETUA. Tahun: 2015 - 2020

DPP PEREMPUAN BANGSA, Sebagai: SEKJEN. Tahun: 2014 - 2019

DPP KPPI, Sebagai: KETUA. Tahun: 2012 - 2016

PP FATAYAT NU, Sebagai: KOORDINATOR LITBANG. Tahun: 2010 - 2015

PP RMI-PBNU, Sebagai: WASEKJEN. Tahun: 2005 - 2010

AHIMSA, Sebagai: KETUA. Tahun: 2001 - 2010

PB. KOPRI PMII, Sebagai: KETUA UMUM. Tahun: 1997 - 2000

DPP KNPI, Sebagai: WAKIL KETUA MP I. Tahun: -[5]

Riwayat Pergerakan

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA - KETUA BIDANG LUAR NEGERI. Tahun: 2019 - 2024

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA - WASEKJEN DPP. Tahun: 2008 - 2019

AHIMSA - KETUA. Tahun: 2001 - 2010

PMII KOPRI - KETUA UMUM. Tahun: 1997 - 2000

Riwayat Penghargaan

BEASISWA TANOTO FOUNDATION tahun 2015

PEREMPUAN INSPIRASI POLITIK tahun 2015

BEASISWA TANOTO FOUNDATION tahun 2006

LEE KWAN YEW GRAND AWARD tahun 2006

Sumber : Tribunews.com

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved