Breaking News:

KEPRI TERKINI

Gubernur Kepri: Pandemi Covid-19 Berimplikasi pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut pandemi covid-19 menjadi salah satu dasar pertimbangan perubahan kebijakan umum APBD 2021

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat sidang paripurna DPRD Kepri yang dipimpin oleh Wakil Ketua II Raden Hari Tjahjono di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (19/8/2021). 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pandemi Covid-19 di Kepri berimplikasi pada perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kepri Tahun 2021.

Perubahan tersebut disampaikan pada sidang paripurna DPRD Kepri yang dipimpin oleh Wakil Ketua II Raden Hari Tjahjono di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (19/8/2021).

"Pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu dasar pertimbangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021.

Yaitu adanya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19," kata Ansar.

Dalam perubahan KUA PPAS ini, belanja daerah Provinsi Kepri tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 117,9 miliar dari yang semula dianggarkan sebesar Rp 3,986 triliun menjadi Rp 3,868 triliun.

Baca juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad Terima Kunjungan HIPMI Kepri

Baca juga: Direktur Utama PT Jasa Raharja Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Polda Kepri

Selisih tersebut berasal dari proyeksi Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah dan proyeksi peningkatan Pendapatan Daerah. Sehingga untuk menutupi potensi defisit yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi adalah dengan melakukan penyesuaian belanja daerah.

Penyesuaian tersebut sesuai ketentuan PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat 2 dan Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat sidang paripurna DPRD Kepri yang dipimpin oleh Wakil Ketua II Raden Hari Tjahjono di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (19/8/2021).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat sidang paripurna DPRD Kepri yang dipimpin oleh Wakil Ketua II Raden Hari Tjahjono di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (19/8/2021). (tribunbatam.id/istimewa)

Dapat berupa terjadinya pelampauan atau tercapainya proyeksi pendapatan daerah atau belanja daerah, serta keadaan darurat atau keadaan luar biasa.

Gubernur Kepri itu juga memaparkan pendapatan daerah provinsi tahun 2021 diproyeksikan mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 102,49 miliar.

Total pendapatan semula sebesar Rp 3,701 triliun menjadi Rp 3,804 triliun. Secara rinci gambaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

Selain itu, Ansar juga menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah. Terdiri dari pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu, peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas, peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman, dan pemantapan tata kelola pemerintahan.

"Kelima prioritas pembangunan daerah tersebut akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pokok-pokok pikiran DPRD yang dirumuskan dalam perubahan kebijakan Umum APBD," kata Ansar.

(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kepri

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved