Breaking News:

KEPRI TERKINI

Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kepri Disahkan, Ini Perubahannya

DPRD Kepri menyetujui Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disahkan jadi Perda dalam rapat paripurna, Jumat (20/8/2021)

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersama Wakil Ketua II DPRD Raden Hari Tjahjono menandatangani pengesahan Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (20/8/2021). 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina menghadiri penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penetapan Ranperda ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kepri dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II Raden Hari Tjahjono di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (20/8/2021).

Ranperda yang ditetapkan hari ini merupakan pergantian dari Perda Kepri Nomor 7 tahun 2016. Pansus pembahasan ranperda ini telah dibentuk sejak tanggal 15 September 2020.

Pada paripurna DPRD, Rabu (18/8/2021) lalu, seluruh fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri telah menyampaikan pendapat akhir fraksi.

Mereka juga menyatakan dukungannya terhadap Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah.

Baca juga: Gubernur Kepri Minta Pembelajaran Tatap Muka Ditunda Dulu, Takut Covid-19 Melonjak Lagi

Baca juga: Momen Soerya Respationo Silaturahmi dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wagub Marlin

Ketua Pansus Ranperda, Lis Darmansyah dalam laporannya menyebutkan, jika Perda Nomor 7 tahun 2016 sudah tidak relevan lagi jika tetap dipakai pada saat ini.

Karena itulah judul ranperda yang semula berjudul ranperda perubahan diubah menjadi ranperda pengganti.

"Sehingga Perda nomor 7 tahun 2016 ini tidak berlaku lagi setelah penetapan Perda yang baru kita tetapkan hari ini," ucap Lis Darmansyah.

Perda Sususan Perangkat Daerah yang baru tetap memuat 22 Dinas, dengan rincian 19 dinas tipe A, 2 dinas tipe B, dan satu dinas non tipe.

Adapun empat dinas yang dilakukan peningkatan yaitu Dinas Pekerjaan Umum menjadi tipe A, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi tipe B, Dinas Perhubungan menjadi tipe A, Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi tipe A.
Sementara Dinas Penamaan Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu menjadi dinas non tipe sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2021.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved