Breaking News:

KARIMUN TERKINI

Wabup Karimun Sampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2021

Wabup Anwar Hasyim memberikan rancangan perubahan kebijakan KUA dan PPAS pada APBD Tahun 2021 kepada Wakil Ketua DPRD Rasno.

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Tri Indaryani
TRIBUNBATAM.id/Yeni Hartati
Wabup Anwar Hasyim memberikan rancangan perubahan kebijakan KUA dan PPAS pada APBD Tahun 2021 kepada Wakil Ketua DPRD Rasno. 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim bersama DPRD menghadiri sidang paripurna rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2021.

Mengacu pada pasal 162 PP No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dapat dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang di tetapkan sebelumnya.

Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim mengungkapkan, adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

"Pelampauan atau tidak tercapainya target proyeksi pendapatan daerah, terealisasinya alokasi belanja daerah, serta perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah," ucap Wabup Anwar Hasyim.

Seiring berjalannya tahun anggaran 2021 yang memasuki triwulan ke III, terdapat beberapa asumsi kebijakan umum anggaran yang perlu dilakukan penyesuaian baik pada pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Perubahan KUA merupakan dokumen yang memuat asumsi dasar kebijakan umum perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

Baca juga: Polda Kepri Pastikan Kawal Ketat Atlet dan Pelatih Asal Kepri saat PON XX Papua

Sedangkan perubahan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar bagi TAPD dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Perubahan asumsi dari pos pendapatan yaitu terdapat beberapa penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan asli daerah, dan pendapatan transfer baik itu pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Perubahan asumsi dari pos belanja yaitu adanya pergeseran prioritas belanja pada tahun anggaran berjalan serta refocussing program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan sekaligus amanat pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Kabupaten Karimun ini.

Sedangkan perubahan asumsi dari pos pembiayaan merupakan revisi dari target pembiayaan penerimaan yaitu silpa tahun anggaran 2020 yang merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) beberapa waktu lalu.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved