Breaking News:

OTT KPK di Probolinggo, Ali Fikri: Ada Beberapa Pihak, Tim KPK Masih Bekerja

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga membenarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Probolinggo, Jawa Timur.

(Dokumentasi/Biro Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Probolinggo, Jawa Timur. Foto diambil dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). 

PROBOLINGGO, TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menjadi perhatian.

Itu setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (30/8/2021).

Dari informasi yang berhasil Tribun Network, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suami yang juga anggota DPR RI Fraksi Nasdem Hasan Aminuddin dikabarkan terjaring OTT KPK ini.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengungkapkan, ada sejumlah pihak yang terkena OTT KPK itu.

Kendati demikian, Ali belum merinci kasus tersebut.

"Informasi yang kami terima, tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan pers seperti dilansir Kompas.com.

Ia mengatakan, saat ini tim KPK masih bekerja dan perkembangan kasus akan disampaikan lebih lanjut.

"Mengenai kasus selengkapnya, siapa saja yang ditangkap, dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," ujar Ali.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga membenarkan adanya OTT tersebut.

"Sementara dapat saya sampaikan bahawa benar KPK telah melakukan giat penangkapan.

Selanjutnya nanti akan kami release," ujar Ghufron.

Kinerja KPK pun sebelumnya mendapat kritik dari Mantan Ketua KPK, Abraham Samad.

Menurutnya, ketua KPK Firli Bahuri penuh kontroversial dan kontradiktif, serta cenderung tak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Pernyataan ini merespons Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengatakan pengumuman tersangka dilakukan berbarengan upaya penahanan.

Alasan Alex yaitu semata-mata demi melindungi hak asasi manusia (HAM) tersangka korupsi.

"Menurut saya kebijakan pimpinan KPK sekarang ini semua penuh dengan kontroversial, kontradiktif dan cenderung justru tidak mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu," kata Abraham kepada Tribunnews.com, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Breaking News: KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Dalam Operasi Tangkap Tangan atau OTT

Baca juga: Ombudsman Kepri Koordinasi ke KPK, Soroti Kebijakan Penundaan Bayar UWT di Batam

Dulu Koar-koar Hukum Mati Koruptor, Korupsi Bansos Rp17 Miliar Dituntut hanya 11 Tahun Penjara. Edhy Prabowo (kiri) dan Juliari Batubara, mantan menteri pada periode kedua kepemimpinan Presiden jokowi yang terjerat kasus korupsi. Ketika ditangkap KPK, Wamenkumham mewacanakan hukuman mati, tapi KPK tuntut lain dan majelis hakim vonis lain.
Dulu Koar-koar Hukum Mati Koruptor, Korupsi Bansos Rp17 Miliar Dituntut hanya 11 Tahun Penjara. Edhy Prabowo (kiri) dan Juliari Batubara, mantan menteri pada periode kedua kepemimpinan Presiden jokowi yang terjerat kasus korupsi. Ketika ditangkap KPK, Wamenkumham mewacanakan hukuman mati, tapi KPK tuntut lain dan majelis hakim vonis lain. (Tribunnews.com)

Padahal, dikatakan Abraham, sebenarnya justru KPK yang melanggar HAM, yaitu dalam proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai lembaga antirasuah.

Terlebih, setelah dinonaktifkannya sejumlah pegawai akibat TWK.

KPK disebut Abraham tidak bernyali lagi dalam pemberantasan korupsi, operasi tangkap tangan (OTT) sepi dan nihil prestasi.

"Padahal sebenarnya justru KPK yang melanggar HAM dalam proses TWK, yang memberhentikan 75 pegawai KPK yang punya integritas kuat menurut Komnas HAM," katanya.

"Jadi prestasi KPK sekarang ini sama sekali nol besar alias nihil, hanya ada kontroversialnya.

Sebaiknya pimpinan KPK sekarang mundur daripada menghambat pemberantasan korupsi," imbuh Abraham.

Sementara itu, eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memandang kebijakan baru pimpinan KPK saat ini berbanding terbalik dengan apa yang diterima pegawai tak lolos TWK.

Katanya, melindungi HAM tersangka korupsi tapi malah melanggar hak asasi pegawai.

"Jangan Anda bicara HAM tersangka korupsi tapi Anda mengabaikan HAM 75 orang pegawai Anda yang sudah jelas-jelas perform dalam berdedikasi. Malah dengan gampangnya Anda mengatakan hasil TWK berwarna 'merah' dan tidak bisa dibina lagi," ujar Saut kepada Tribunnews.com, Kamis (26/8).

Pasalnya, kata Saut, selama dirinya memimpin KPK dari 2015 hingga 2019, ia tidak pernah bermasalah dengan sejumlah pegawai yang tak lulus TWK tersebut.

Baca juga: Pernyataan Wakil Kepala BKN Direspons Pegawai Nonaktif KPK, Singgung Maladministrasi TWK

Baca juga: Pernyataan Wakil Kepala BKN Direspons Pegawai Nonaktif KPK, Singgung Maladministrasi TWK

"Tolong jelaskan HAM macam apa dan HAM dari mana Anda ambil untuk jadi pegangan melaksanakan manajemen SDM/operasi secara utuh di KPK?

Ironi sekali dan sangat paradoks cara berpikir dan bertindak KPK hanya karena undang-undangnya diganti," kata dia.

Saut pun menyarankan ada baiknya KPK melaksanakan rekomendasi Komnas HAM alih-alih mengurusi hak asasi tersangka korupsi.

"Sudah prioritaskan dan laksanakan saja 11 temuan rekomendasi Komnas HAM tentang pelaksanaan TWK itu kalau KPK mau bicara dan laksanakan HAM secara jujur, benar dan adil. Bukan sepotong-sepotong. Baca juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," ujar Saut.

Dalam konferensi pers terkait kinerja penindakan selama semester satu 2021, KPK menyatakan banyak kasus yang merupakan carry over dari tahun sebelumnya.

Tercatat, ada 126 kasus yang hingga saat ini masih dilakukan pengusutan oleh KPK.

Dari banyaknya kasus tersebut, sejumlah tersangka urung ditahan hingga statusnya yang juga belum diumumkan oleh KPK ke publik.

Konfrensi pers KPK Bupati Bintan Berinisial AS resmi Jadi tersangka KPK
Konfrensi pers KPK Bupati Bintan Berinisial AS resmi Jadi tersangka KPK (ISTIMEWA)

Langkah inilah yang diklaim KPK untuk menghormati HAM para tersangka.

"Memang ada kebijakan pimpinan terkait pengumuman tersangka itu, ini kita lakukan pengumuman tersangka itu berbarengan dengan penahanan ya.

Kita enggak mau lagi seperti yang sebelumnya, sudah kita umumkan kemudian lama sekali baru kita tahan," ucap Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/8/2021).

"Karena apa? Ini masalah hak asasi seseorang, masalah juga kalau kita langsung melakukan penahanan ini kan berkaitan dengan argo (rentang waktu penahanan yang dibatasi undang-undang), istilahnya argo penahanan," imbuhnya.

KPK zaman Firli Bahuri dkk memang mempunyai kebijakan baru terkait pengumuman status tersangka korupsi.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com) (Kompas.com/Irfan Kamil)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OTT di Probolinggo, KPK Tangkap Beberapa Pihak", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/08/30/07423351/ott-di-probolinggo-kpk-tangkap-beberapa-pihak.

Serta di TribunBatam.id dengan judul Mantan Ketua KPK Sebut KPK yang Dipimpin Firli Bahuri Saat Ini Nol Besar, Nihil Prestasi, https://batam.tribunnews.com/2021/08/26/mantan-ketua-kpk-sebut-kpk-yang-dipimpin-firli-bahuri-saat-ini-nol-besar-nihil-prestasi?page=all.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved