Breaking News:

Wawako Batam Ikut Rakor dengan Mendagri Tito Karnavian, Bahas Pencegahan Korupsi

Wawako Batam Amsakar menyebut dalam rakor itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan upaya pencegahan korupsi harus senantiasa dilakukan

Penulis: Roma Uly Sianturi | Editor: Dewi Haryati
Tribunbatam.id / Istimewa Humas Pemko Batam
Foto Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama pimpinan OPD Batam mengikuti launching Pengelolaan Bersama Monitoring Center for Prevention (MCP) di Aula Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam, Selasa (31/8/2021). 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam mengikuti launching Pengelolaan Bersama Monitoring Center for Prevention (MCP) di Aula Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam, Selasa (31/8/2021).

MCP merupakan sistem kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi.

Digelar secara online, kegiatan ini ditaja Kemendagri bekerja sama dengan KPK RI dan BPKP. Setelah launching, juga diseiringkan dengan rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional.

"Arahan yang sudah kami dengarkan tadi, bahwa upaya pencegahan korupsi harus senantiasa dilakukan," kata Amsakar.

Mendagri Tito Karnavian, lanjut Amsakar, mengingatkan pemerintah daerah agar dapat menindaklanjutinya di level pemerintah daerah.

Baca juga: Kejari Tanjungpinang Bongkar Korupsi di DPRD, Panggil 20 Wakil Rakyat Periode 2017-2019

Baca juga: Apri Sujadi Tersangka Korupsi, Partai Koalisi Belum Rapat Bahas Calon Wabup Bintan

Mendagri mengarahkan agar pemda dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini inspektorat.

"Peran APIP perlu dioptimalkan, karena dari sana akan bisa meminimalisir kemungkinan tindakan korupsi," kata Amsakar.

Ia memaparkan, ada 8 zona yang rawan tindakan korupsi. Delapan zona itu meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), tata kelola keuangan desa, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan manajemen aset daerah.

"Pada zona-zona ini, daerah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih ketat," imbuhnya.

Amsakar menyampaikan rasa syukur, di Batam sebagian besar arahan Mendagri, KPK, BPKP dalam rapat tersebut telah dilaksanakan oleh pemko Batam.

Bahkan, grafik capaian MCP Pemko Batam dari tahun ke tahun terus meningkat. Maka dari itu, Maret 2021 lalu, Pemko Batam telah mendapat apresiasi langsung dari KPK.

"Tahun 2020 MCP Kota Batam yakni 84,4 persen yang menempatkan Batam peringkat terbaik pertama se-Provinsi Kepri," ungkap Amsakar.

(tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Batam

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved