Breaking News:

BATAM TERKINI

DAFTAR 322 Perizinan bagi Pelaku Usaha yang Dilayani BP Batam

Sebanyak 322 Pelayanan Perizinan Transisi telah dilaksanakan oleh BP Batam. Berikut daftar layanan tersebut.

ISTIMEWA
Pejabat Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri rapat virtual bersama Kementarian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Rabu (1/9/2021). 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus menggesa implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pembagian pelayanan perizinan antara BP Batam dan KSOP Batam telah dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pada 27 Agustus 2021 lalu.

Kini, sebanyak 322 Pelayanan Perizinan Transisi telah dilaksanakan oleh BP Batam, di antaranya:

Perpanjangan Izin Operasi sebanyak 10 perizinan; Tersus Kegiatan Bongkar sebanyak 8 perizinan; Pengoperasian Kapal sebanyak 6 perizinan; Rekom Pengukuhan SIUPKK sebanyak 1 perizinan; Keterangan Terdaftar sebanyak 1 perizinan, Perpanjangan Trayek Izin Operasi sebanyak 2 perizinan, dan Kerja Bongkar Muat sebanyak 302 perizinan.

"Ada 2 perizinan yang belum selesai yaitu Rekom Pengukuhan SIUPKK dan Keterangan Terdaftar," ujar Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

Baca juga: TEKUNI Bisnis Sejak Remaja, Timothy Tarman Ungkap Trik Sukses Meski Pernah Rugi Ratusan Miliar

Guna menindaklanjuti rapat koordinasi yang telah dilaksanakan, BP Batam pun mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

Rapat ini diselenggarakan secara virtual pada Selasa dan Rabu (31 Agustus dan 1 September 2021) dan dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut, Okto Irianto.

"BP Batam sepakat perizinan untuk pelaku usaha tidak boleh berhenti dan saat ini BP Batam sudah mengeluarkan 187 perizinan," ujar Ariastuty usai rapat.

Ia menambahkan, kewenangan mengenai jenis dan tarif layanan kepelabuhanan di wilayah KPBPB juga sudah dibagi antara BP Batam dan Kementerian Perhubungan dalam hal ini KSOP Khusus Batam. (TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved