Breaking News:

BATAM TERKINI

TARGETKAN Kepri Zero Stunting, BKKBN Kepri Bentuk Tim Khusus

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersama Ketua PKK, Marlin Agustina Rudi pada 29 Juni 2021 lalu sudah mencanangkan pada 2024 mendatang Kepri zero stunting.

Penulis: Roma Uly Sianturi | Editor: Tri Indaryani
tribunbatam.id/istimewa
Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari Ansar kerja sama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Mediheryanto dalam penuntasan stunting di Kepri, Selasa (8/6/2021) 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dulu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hanya fokus untuk mengurangi angka stunting.

Namun saat ini BKKBN akan fokus untuk mencegah terjadinya stunting.

"Itu artinya kita mencegah jangan sampai ada terjadi stunting," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Mediheryanto, S.H., M.H beberapa waktu lalu.

Walaupun angka stunting, Kepri nomor 2 terendah di Indonesia secara nasional. Pada 2019 lalu, angkanya mencapai 16,82 persen untuk Kepri.

"Wilayah kita termasuk rendah. Tapi kita tak boleh terlena. Kalau terlena bisa saja terjadi peledakkan angka stunting. Makanya kita konsen sekali," katanya.

Bahkan, lanjut dia, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersama Ketua PKK, Marlin Agustina Rudi pada 29 Juni 2021 lalu sudah mencanangkan pada 2024 mendatang Kepri zero stunting.  

Lantas bagaimana caranya? BKKBN Kepri menargetkan melakukan koordinasi hingga ke tingkat Desa dan Kelurahan. Lantaran, lebih dekat dengan sasaran yang dituju.

Baca juga: BP Batam Raih Penghargaan Kelima Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian

"Sebelumnya jalur koordinasi itu hanya sampai tingkat Kabupaten Kota, kedepan, Sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021, jalur koordinasi harus sudah sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Karena unsur itulah yang dekat dengan sasaran dari pencegahan stunting," ujar Mediheryanto.

Kalau koordinasi hanya sebatas tingkat provinsi saja, sementara lini bawah tak tertangani, maka akan terjadi kendala besar. Diakuinya Perpres tersebut baru dikeluarkan, langkah awal yang diakukan adalah advokasi ke Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dalam rangka untuk menata kembali ruang-ruang kosong dalam kaitan dengan jalur koordinasi. 

Mediheryanto melanjutkan saat ini sedang dalam proses pembentukan tim pendampingan keluarga. Terdiri dari 3 unsur, yakni bidan desa, penggerak PKK desa dan Kader KB.

"Bidan desa yang berhubungan dengan masyarakat terutama ibu hamil. Penggerak PKK desa juga dekat dengan masyarakat desa. Sama juga sama kader di desa," paparnya.

Tim ini nantinya yang akan melakukan pendampingan terhadap 5 sasaran pencegahan stunting. Diantaranya remaja, calon pengantin, ibu hamil, menyusui dan anak sampai usia dibawah 5 tahun.

"Dari remaja harus kita kawal. Calon pengantin 3 bulan sebelum nikah harus lapor dulu. Mereka harus dipastikan mereka sehat, dari sisi kesehatan reproduksinya. Ibu hamil juga harus dikawal minimal 4 kali pemeriksaan harus diperhatikan. Ibu hamil juga harus mengkonsumsi gizi yang cukup. Selanjutnya ibu menyusui harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan 6 bulan pertama harus ASI Ekslusif. Selanjutnya anak 2 tahun pertama harus didampingi. Pola asuh yang baik dan makanan juga harus sehat," paparnya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)
 

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved