Breaking News:

BATAM TERKINI

ASN Batam Wajib Laporkan Kekayaan, Jika Membangkang Tunjangan Kinerja Dipotong

ASN atau PNS wajib melaporkan harta kekayaan dan akan dapat sanksi tegas jika tak mau mematuhi aturan itu yakni pemotongan tunjangan kinerja.

Penulis: Roma Uly Sianturi | Editor: Tri Indaryani
Tribun News
ASN atau PNS diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan dan akan mendapatkan sanksi tegas jika tak mau mematuhi aturan tersebut. Ilustrasi 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Saat ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan harta kekayaannya.

Aturan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021 dan sudah dijalankan oleh PNS yang berada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Aturan yang mengatur terkait laporan kekayaan ini merupakan salah satu cara untuk mengawasi dan mengontrol sumber pendapatan aparatur sipil negara (ASN)

"Kalau di lingkungan kita (Pemko Batam) sudah dijalankan soal laporan kekayaan ini. Setiap tahun selalu saya minta ASN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan itu selalu saya pantau," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, Jumat (17/9/2021).

Ia mengatakan, adanya aturan ini, pemerintah lebih ketat dalam memberikan sanksi kepada ASN yang tidak melaporkan kekayaan.

Ketentuan soal kewajiban melaporkan harta kekayaan itu.

"PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tutur pria berkacamata ini.

Sementara itu, bagi PNS yang tidak mengikuti ketentuan tersebut bisa mendapat hukuman disiplin, mulai dari sedang hingga berat.

Baca juga: Sebelum Vaksin, Calon Peserta Wajib Daftar Online Dulu

PNS yang wajib melaporkan harta kekayaannya adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional dan PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan.

Jika PNS pejabat fungsional tidak melaporkan harta kekayaan, maka ia bisa dijatuhi hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam hingga 12 bulan.

"Melaporkan kekayaan ini penting. Karena ASN merupakan salah satu pemegang tanggungjawab anggaran, bahkan hingga ke tingkat ASN seperti kepala sekolah, dan perangkatnya," katanya.

Lebih lanjut sejak 2018 lalu, pihaknya sudah mengeluarkan edaran, agar ASN melaporkan kekayaan mereka setiap tahun.

Hal ini juga merupakan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pun tindakan korupsi di kalangan ASN.

"Dari laporan bisa diketahui angka kekayaan ASN, kalau ada yang tidak wajar, kami langsung tahu, dan tentu akan memudahkan jika ada sesuatu yang tidak wajar dengan sumber kekayaan ASN kami," ujarnya. (TRIBUNBATAM.id/ Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved