Breaking News:

TANJUNGPINANG TERKINI

Walikota Rahma Bahas Cara Cegah Jual Beli Jabatan, Jadi Narasumber Webinar KPK

Walikota Tanjungpinang Rahma menjadi narasumber dalam webinar yang diadakan KPK, Kamis (16/9). Di situ, Rahma menjelaskan cara cegah jual beli jabatan

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menjadi narasumber webinar yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema “Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?”, Kamis (16/9/2021) 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menjadi narasumber dalam acara webinar yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tema webinar yang diadakan KPK itu yakni "Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?"

Selain Wali Kota Rahma, Bupati Sragen, Bupati Indramayu, Bupati Luwu Utara, dan Bupati Manggarai Barat juga menjadi narasumber dalam webinar KPK ini.

Webinar itu disiarkan secara langsung melalui kanal youtube KPK RI. Pada kesempatan itu, Rahma memaparkan materi dan berdiskusi dari Ruang Rapat Kantor Walikota, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Wali Kota Tanjungpinang Kawal Uji Coba Belajar Tatap Muka saat Pandemi Covid-19

Baca juga: KPK Obok-obok Kantor dan Rumah Pribadi Wali Kota Tanjungbalai, Berembus Kabar Jual Beli Jabatan?

Bertindak sebagai moderator, Plt. Deputi koordinasi dan supervisi KPK, Pahala Nainggolan, memberikan apresiasi kepada semua narasumber.

"Ke lima orang narasumber ini merupakan orang terpilih dari 500an kepala daerah yang tidak pernah terlibat jual beli jabatan,” ucap Pahala Nainggolan.

Di awal diskusi, moderator menanyakan bagaimana praktek pengisian jabatan pada OPD di Kota Tanjungpinang. Rahma dengan tegas menjawab baik itu mutasi maupun promosi, telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, prosesnya dengan melewati job fit untuk uji kesesuaian, dan seleksi terbuka”, jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Job Fit dilakukan melalui evaluasi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan oleh Tim Evaluasi yang berasal dari unsur Tim Penilai Kinerja PNS dan dapat dibantu oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh PPK, dan dikoordinasikan kepada KASN.

Selanjutnya, seleksi terbuka dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama karena Pensiun, Mutasi, dan Meninggal Dunia.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved