Breaking News:

ANAMBAS TERKINI

Bupati Anambas Sampaikan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Ini Arti Pentingnya

Bupati Anambas Abdul Haris menyebut, ranperda pengelolaan keuangan daerah ini untuk menjamin kepastian kelancaran penyelenggaraan pembangunan daerah

Penulis: Rahma Tika | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Bupati Anambas Sampaikan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Ini Arti Pentingnya. Foto suasana rapat paripurna penyampaian ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah dihadiri oleh Bupati Kepulauan Anambas di aula ruang paripurna DPRD Kepulauan Anambas. 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris menyampaikan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah dalam rapat paripurna di DPRD Anambas.

Dasar ranperda itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Isinya mengatur soal asas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan.

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengatakan, penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Itu melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing.

"Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut," ucap Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, Minggu (26/9/2021).

Ia melanjutkan, Ranperda ini juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Baca juga: Akhir Pekan, BMKG Prediksi Cuaca di Anambas Cerah Berawan, Intensitas Terjadi Hujan Rendah

Baca juga: Aplikasi PeduliLindungi di Anambas dan Natuna Belum Optimal, Sinyal Jadi Kendala

Selain itu untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, dan efektif, fleksibel, dan optimal.

"Selanjutnya penyampaian Ranperda ini dapat diproses dengan tahapan dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," harap Haris.

(Tribunbatam.id/Rahma Tika)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Anambas

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved