Breaking News:

Kasus Alih Fungsi Hutan Lindung Batam, Konsumen PT PMB: Kami Minta Negara Hadir

Meski kasus alih fungsi hutan lindung Batam sudah dibawa ke meja hijau, konsumen PT PMB masih belum puas.Mereka minta negara hadir dan pulihkan haknya

Penulis: Ichwan Nur Fadillah | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Ichwan Nur Fadillah
Kasus Alih Fungsi Hutan Lindung Batam, Konsumen PT PMB: Kami Minta Negara Hadir. Foto salah seorang konsumen PT Prima Makmur Batam (PMB) saat berada di Kejaksaan Negeri Batam, Selasa (5/10/2021). 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sidang kasus dugaan alih fungsi hutan lindung jadi kaveling bodong di Kecamatan Nongsa Batam masih berjalan.

Terbaru, sidang atas nama terdakwa Ramudah alias Ayang, Direktur PT Prima Makmur Batam (PMB), sudah memasuki agenda pemeriksaan saksi, Selasa (5/10/2021).

Meskipun sudah sampai ke meja hijau, beberapa konsumen PT PMB pun mengaku masih belum puas.

Pasalnya, sebagian dari mereka meminta agar pihak perusahaan dapat memulihkan hak konsumen.

Mengingat, jumlah konsumen merugi dalam perkara ini tak sedikit. Sekitar 2.700 ribuan orang lebih.

"Kami minta negara hadir. Kan sudah jelas, ada rekomendasi dari BPKN terkait pemulihan hak-hak konsumen," ujar salah satu perwakilan konsumen PT PMB, Aan kepada Tribun Batam saat ditemui di Kejaksaan Negeri Batam.

Bahkan, lanjut dia, pihaknya juga terus mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia untuk terus memberi atensi terhadap perkara ini.

Baca juga: Direktur PT PMB Disidang, Buntut Kasus Alih Fungsi Hutan Lindung Batam di Nongsa

Baca juga: Kasus Alih Fungsi Hutan Lindung di Batam, Penyidik KLHK Bidik 2 Perusahaan Selain PT PMB

Tidak hanya itu saja, ia dan kawan-kawan yang senasib berencana untuk bertolak ke Jakarta guna menemui BPKN.

"Kami akan segera surati BPKN dan akan ke Jakarta menemui mereka serta KPK. Ini juga ikhtiar kami untuk menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau money laundry di kasus ini," tegasnya lagi.

Dugaan itu, dijelaskan Aan seperti pembahasan mereka dengan sejumlah instansi terkait tanggal 23 Juni 2021 lalu.

Di mana, pembahasan dilakukan secara daring dan dihadiri oleh BPKN, Bareskrim Polri, Satgas SDA LN Pidum Kejaksaan Agung, Polda Kepri, dan KLHK.

"Kalaupun akhirnya dipulihkan hak-hak kami [konsumen], pemulihannya seperti apa?" tanya dia.

Tidak hanya Aan, konsumen lain, Ilyas juga berharap agar kasus ini mendapat sorotan dari para instansi terkait.

Bahkan, ia menjelaskan bahwa adanya indikasi jika pihak perusahaan kembali membuka lahan di salah satu titik wilayah Nongsa.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved