Breaking News:

KEPRI TERKINI

Pemprov dan DPRD Kepri Sepakat Ranperda Perseroda PT Pembangunan Kepri Jadi Perda

Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda PT Pembangunan Kepri akhirnya disepakati menjadi perda dalam rapat paripurna di DPRD Kepri

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT. Pembangunan Kepri telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi Kepri dan Pemprov Kepri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna Laporan Akhir Panitia Khusus dan Pengambilan Persetujuan Penetapan Menjadi Peraturan Daerah di ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Senin (25/10/2021). 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Kepri sepakat, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT Pembangunan Kepri dijadikan Perda.

Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna Laporan Akhir Panitia Khusus dan Pengambilan Persetujuan Penetapan Menjadi Peraturan Daerah di ruang sidang utama DPRD Kepri, Senin (25/10/2021).

Ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan jajaran pimpinan DPRD Kepri. Terdiri atas Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Wakil Ketua I Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II, Raden Hari Tjahyono, dan Wakil Ketua III DPRD Kepri Tengku Afrizal Dachlan.

Kesepakatan itu juga tertuang dalam Keputusan DPRD Kepri Nomor 21 tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT Pembangunan Kepri menjadi perda.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepri berterimakasih kepada para anggota Pansus yang telah membahas materi atau isi Ranperda secara baik dan detail, serta dengan prinsip dan semangat yang tinggi untuk mengupayakan pengembangan usaha BUMD ini ke depan.

"Dengan pengesahan Ranperda ini, diharapkan akan menjadi tonggak awal PT Pembangunan Kepri benar-benar menjadi BUMD andalan Pemerintah Provinsi Kepri, dan bisa meningkatkan perekonomian daerah serta sumber PAD yang ada," kata Ansar.

BUMD sendiri memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Baca juga: Gubernur Kepri Buka 16 Tahun Nongsa Cup Golf Tournament 2021  

Baca juga: Gubernur Kepri Hadiri Peringatan Maulid Nabi, Ajak Warga Teladani Sifat Nabi Muhammad SAW

Menurut Ansar, pengelolaan BUMD perlu dimaksimalkan, agar dapat menjadi kekuatan ekonomi yang handal. Dengan demikian, secara otomatis akan mendatangkan laba (profit) dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan berperan dalam memperkuat perekonomian daerah Kepri.

Ansar mengakui, saat ini kondisi PT Pembangunan Kepri memerlukan penanganan dan pembenahan yang lebih serius, baik secara finansial, operasional dan menajemennya.

Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen akan memperbaikinya agar BUMD ini lebih baik dan sehat ke depan serta menjadi badan usaha daerah yang kompeten dan profesional.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved