Breaking News:

Wali Kota dan Pimpinan DPRD Tanjungpinang Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2022

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyampaikan Nota Kesepakatan KUA PPAS RABPD 2022 di ruang rapat DPRD, Jumat (19/11) dilanjutkan penandatangan MoU

TRIBUNBATAM.ID/istimewa
Wali Kota Tanjungpinang dan Pimpinan DPRD Tanjungpinang foto bersama seusai tandatangani Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2022 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyampaikan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Tanjungpinang, Kamis, (18/11/2021)) malam.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni didampingi oleh Wakil Ketua 1, Novaliandri Fathir, Wakil Ketua II, Hendra Jaya, dan turut dihadiri sejumlah Anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Selain itu hadir Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjugpinang.

Rahma dalam pidatonya mengatakan, sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS dalam menentukan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah.

"Sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat daerah KUA dan PPAS ini disusun dengan mengacu pada RKPD tahun anggaran 2022 sebagai salah satu landasan dalam rancangan penyusunan APBD dengan mempertimbangkan sinkronisasi pemerintah provinsi dan kebijakan pemerintah yang telah disinergikan ke dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2022," ujarnya.

Rahma juga menjabarkan lebih lanjut ke dalam fokus pembangunan daerah yang meliputi beberapa poin dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023 yang akan memasuki tahun ke-4 pada tahun 2022 mendatang.

Baca juga: 11 ASN Pemko Tanjungpinang Dapat Surat Cinta Dari BKPSDM Gegara Lama Tak Ngantor

Baca juga: Pemko Tanjungpinang Salurkan Bantuan Hibah ke 10 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda

"Prioritas pembangunan daerah sebagaimana disampaikan disusun berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya, isu strategis daerah, tema dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2022, prioritas RKPD provinsi Riau Tahun 2022 dan prioritas rencana kerja pemerintah Tahun 2022," jelasnya.

Rahma mengatakan, terkait kebijakan alokasi anggaran dalam penanganan Covid-19 bahwa kebijakan alokasi anggaran sebagaimana pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

"Selain itu dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan koordinasi dan monitoring. Sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memenuhi target pembangunan yang mendasar seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur yang memadai, kelestarian lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang baik," ucap Rahma.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved