Breaking News:

Ini Kata Mendagri Tito Karnavian Soal DBH Migas Natuna

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, terkait DBH Migas Natuna pihaknya akan melihat potensi DBH di Natuna dan beberapa hal lainnya

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Muhammad Ilham
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat berada di Lanud RSA, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Rabu (24/11/2021). 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, selama 2 hari, 23-24 November 2021.

Seusai mengunjungi Kecamatan Pulau Laut sebagai wilayah terluar, dua menteri Kabinet Indonesia Maju itu menyempatkan bertemu awak media di Natuna sebelum beranjak ke Jakarta.

Disinggung soal Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi Natuna yang kian mengecil, ketimbang Dana Alokasi Khusus, Mendagri Tito Karnavian mengaku belum bisa menjawab pertanyaan itu.

"Memang ada aturan perumusan DBH ini, nanti akan dilihat. Kita koordinasi dengan Kemenkeu Dirjen Perimbangan," ucap Tito di depan VVIP Room Lanud RSA, Kecamatan Bunguran Timur, Rabu (24/11/2021).

"Kita juga akan melihat potensi DBH Natuna bagaimana. Apakah memenuhi rumusan itu atau tidak? Saya belum bisa jawab itu sekarang. Prinsipnya sesuai peraturan yang ada," tambahnya.

Sebelumnya, setelah melakukan rapat koordinasi di Kantor Bupati Natuna pada Selasa 23 November 2021, Mendagri Tito menyinggung kapasitas fiskal Natuna yang disebutnya susah untuk melakukan percepatan pembangunan.

"Karena kan anggaran (APBD Natuna) cuma Rp 1 triliun. Itu pun belum tentu tercapai. Sebagian besar untuk belanja pegawai, kemudian sebagian untuk yang sudah wajib untuk pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen. Jadi ruang fiskal hanya 20 sampai 30 persen, untuk belanja operasional dan modal, untuk lakukan percepatan pembangunan susah," ujar Tito.

Baca juga: Pemerintah Buka Lebar Pintu Pembangunan Natuna, Gubernur Kepri: Tinggal Tindaklanjut

Baca juga: Naik Tipis, UMK Natuna 2022 Jadi Rp 3.125.272, Tinggal Tunggu SK Gubernur Kepri

Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut eks Kapolri itu, Natuna perlu "dikeroyok" oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, dengan membuatkan program-program.

"Kami sebelum berangkat ke Natuna sudah rapat dengan lintas kementerian. Kita sudah rekap mau membuat apa saja, ada macam-macam misal dari Kemenkominfo ada 38 BTS baru dibuat untuk memperkuat IT (Informasi dan teknologi), perumahan oleh Kementerian PUPR, perbaikan sarana pendidikan oleh Kemendikbud, dan pasar oleh Kementerian Perdagangan, nanti kita tinggal evaluasi mana yang sudah mana yang belum," jelas Tito.

"Setelah kembali ke Jakarta, kami akan follow up dengan rapat bersama kementerian dan lembaga terkait," imbuhnya. (Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Natuna

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved