Breaking News:

KEPRI TERKINI

KADIN Minta Presiden Jokowi Hingga Menko Perekonomian Bentuk Dewan Kawasan BBK

Kamar dagang dan industri (Kadin) di Kepri meminta Presiden Jokowi hingga Menko Perekonomian membentuk dewan kawasan Batam Bintan Karimun (BBK).

TribunBatam.id/Istimewa
Ketua Kadin Karimun (kiri) bersama Ketua Kadin Batam dan Ketua Kadin Bintan di gedung Kadin Batam, Batam Centre, Kepri. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) bakal menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) RI terkait rencana induk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di tiga wilayah ini.

Rekomendasi itu rencananya bakal disampaikan langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo dan juga kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada saat Rapat Pimpinaan Nasional (Rapimnas) Kadin pada 3-4 Desember 2021 mendatang di Bali.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk didampingi ketua Kadin Bintan, Edi Rusman Surbakti, Ketua Kadin Karimun Aprilzal dan Dewan pertimbangan Kadin Batam, Ampuan Situmeang kepada awak media, Jumat 26 November 2021 di Graha Kadin Batam Centre.

Jadi mengatakan terdapat sejumlah poin yang bakal direkomendasikan.

Baca juga: Oyong Wahyudi Jabat Ketua DPC Ikadin Batam, Ini Program Khususnya

Baca juga: Ikadin Batam Bakal Gelar Muscab ke II, Pada 20 November 2021

Pertama, Kadin Batam, Bintan dan Karimun mendorong percepatan implementasi peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2021, khususnya tentang percepatan pengabungan K-PBPB Batam, Bintan dan Karimun.

Kedua, penyusunan atau pembentukan kelembagaan Dewan Kawasan K-PBPB BBK.

Sebab berdasarkan pasal 74 ayat 3 pembentukan dewan kawasan tersebut harus dilakukan paling lama 6 bulan sejak PP nomor 41 tahun 2021 itu berlaku.

"Sekarang ini sudah lewat waktu, namun tidak ada penjelasan dan atau klarifikasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Presiden Jokowi apa penyebab terlambatnya penyusunan dan pembetukan kelembagaan Dewan Kawasan PBPB BBK tersebut," ucapnya.

Pihaknya juga mempertanyakan kepada Kementerian dan lembaga terkait, serta DPR-RI, guna meminta klarifikasi digantungnya pelaksanaan PP nomor 41 tahun 2021 tersebut, serta mempertanyakan maksud dan tujuannya," ucap Jadi dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Sabtu (27/11/2021).

Adapun rekomendasi ketiga adalah penyusunan dan pembentukan dewan kawasan PBPB BBK itu adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan daya saing K-PBPB Batam, Bintan dan Karimun.

Baca juga: Rancangan Perpres Pengintegrasian FTZ BBK Selesai

Baca juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad Yakin BBK Semakin Kompetitif dan Berdaya Saing Tinggi

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved