Breaking News:

Gelar Zoom Meeting, BPJS Kesehatan Ingatkan Faskes untuk Hindari Suap dan Gratifikasi

BPJS Kesehatan Cabang Batam melaksanakan pertemuan dengan Fasilitas Kesehatan (faskes) secara daring melalui zoom meeting pada hari Senin (29/11).

Ist
BPJS Kesehatan Cabang Batam melaksanakan pertemuan dengan Fasilitas Kesehatan (faskes) secara daring melalui zoom meeting pada hari Senin (29/11). 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dalam rangka pengendalian gratifikasi, BPJS Kesehatan Cabang Batam melaksanakan pertemuan dengan Fasilitas Kesehatan (faskes) secara daring melalui zoom meeting pada hari Senin (29/11/2021).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh faskes baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut Iwan Adriady selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam yang bertindak sebagai narasumber mengatakan bahwa BPJS Kesehatan mengatur pengendalian gratifikasi sedemikian rupa dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPJS Kesehatan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menghindari segala bentuk gratifikasi dan suap dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Sebagai salah satu penyelenggara negara, BPJS Kesehatan tentunya harus menghindari segala bentuk gratifikasi dan suap. Tidak hanya di lingkungan internal BPJS Kesehatan, tapi juga dengan eksternal. Bahkan pemberian kepada sesama pegawai pun diatur sedemikian rupa untuk pencegahan gratifikasi ini, apalagi dengan eksternal,” kata Iwan.

Iwan mengatakan, menjelang akhir tahun banyak kegiatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan di faskes yang rawan dengan pemberian suap dan gratifikasi.

Yakni proses kredensialing dan rekredensialing yang merupakan proses seleksi untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan bagi faskes yang baru akan bekerjasama atau sudah bekerjasama.

“Dengan kegiatan ini kami berharap baik BPJS Kesehatan dan faskes untuk tidak memberikan segala bentuk gratifikasi dan suap. Baik itu uang, barang, atau fasilitas apapun. Sama-sama kita menjalankan hal-hal yang benar dalam program ini. Menghindari hal-hal yang bertentangan dengan regulasi,” kata Iwan.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti segala hal yang tidak sesuai dengan regulasi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang sudah dibentuk baik tingkat pusat maupun daerah.

Setelah menerima laporan penerimaan gratifikasi UPG akan melakukan verifikasi maksimal 2 (dua) hari kerja untuk kemudian diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika harus dilaporkan.

“Di BPJS Kesehatan sudah dibentuk UPG baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat kantor cabang dilaksanakan oleh Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik. Jika ada indikasi silahkan laporkan ke UPG atau melalui email ke upg@bpjs-kesehatan.go.id,” kata Iwan.

dr. Harrison salah satu perwakilan faskes yang mengikut kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini menambah informasi mengenai batasan-batasan interaksi interpersonal dengan petugas BPJS Kesehatan.

Hal tersebut tentu saja agar dapat terhidar dari gratifikasi yang termasuk tindakan pelanggaran.

“Semoga kegiatan ini dapat berlangsung rutin sebagai pengingat, dan mengurangi risiko terjadinya gratifikasi demi pelayanan yang lebih berkualitas,” kata Harrison.(*)

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved