Breaking News:

Ganjar Pranowo Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bersama Tangani Izin Penambangan

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak asal memberikan izin penambangan.

ist
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat rapat koordinasi dinas-dinas ESDM di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat (3/12/2021). 

TRIBUNBATAM.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak asal memberikan izin penambangan.

Sebab pemerintah daerah yang akan terkena dampak kerusakan lingkungan akibat perizinan itu.

Ganjar menyampaikan hal itu di depan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM, para kepala dinas ESDM se-Indonesia yang tergabung dalam APESDMPI, dan pejabat terkait dalam rapat koordinasi dinas-dinas ESDM di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat (3/12/2021).

"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing," kata Ganjar Pranowo.

Ia mencontohkan, di sekitar lereng Gunung Merapi, tepatnya di Klaten.

Dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin. Mereka bisa dikontrol dan diawasi.

Baca juga: Ganjar Pranowo Sambut Tawaran Kerja sama Dubes Bangladesh untuk Jawa Tengah

Tapi setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan.

"Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," tegasnya.

Ganjar Pranowo meminta agar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama agar perizinan penambangan bisa dikelola dengan baik.

"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," ucapnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved