Breaking News:

BINTAN TERKINI

Pemda Gandeng Kejaksaan Negeri Tagih Penunggak Pajak, Siapkan Surat Kuasa Khusus

Pemerintah daerah mengklaim relaksasi pajak mendongkrak capaian target saat pandemi covid-19.

TribunBatam.id/Alfandi Simamora
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Bintan, Kartini mengungkap capaian target dari program relaksasi pajak yang berakhir hingga 30 November 2021. 

BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan.

Kerja sama ini terkait penagihan bagi wajib pajak yang masih memiliki tanggungan pajak.

Seperti diketahui, Pemkab Bintan membuat relaksasi pajak yang berakhir hingga 30 November 2021.

Relaksasi pajak diminta Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bintan untuk membantu warga saat kondisi pandemi covid-19.

Selain itu Pemkab Bintan mencoba mendongkrak sektor pendapatan daerah.

"Bagi wajib pajak yang menunggak pajak, risikonya penarikan dilakukan Kejari Bintan melalui surat kuasa khusus," ungkap Plt Kepala Bapenda Bintan, Kartini, Selasa (14/12/2021).

Baca juga: Wako Batam Terbitkan Relaksasi Pajak, Ketua PHRI: Alhamdulillah, Kami Sangat Terbantu

Baca juga: PPNBM Nol Persen, Ini 21 Mobil yang Bisa Menikmati Relaksasi Pajak

Ia mengklaim jika target pendapatan daerah, khususnya pada sektor pajak tercapai.

Kartini mengaku awalnya ia sempat pesimis jika program relaksasi pajak tak memberi pengaruh, khususnya pada capaian target.

Menurut Kartini, dalam program relaksasi pajak ditekankan agar bagaimana wajib pajak membayarkan tunggakan pajak.

Dengan relaksasi pajak, wajib pajak cukup membayar besaran pokok saja.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved