Breaking News:

Yang Perlu Diketahui Tentang KUP pada UU HPP

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021.

ISTIMEWA
Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021.

UU HPP ini  bertujuan untuk :

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;

b. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;

d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan

e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Salah satu ruang lingkup pengaturan pada UU HPP ini adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  (KUP).

1. Apa tujuan pemberlakuan NIK menjadi NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi?

Pemberlakuan NIK menjadi NPWP bagi WP OP diharapkan dapat mempermudah administrasi Wajib Pajak, sehingga WP OP tidak perlu repot melakukan pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena NIK berfungsi sebagai NPWP (Pasal 2 UU HPP).

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved