Breaking News:

BATAM TERKINI

2 Perusahaan Batam Saling Klaim Lahan Hingga Mahkamah Agung, Sebut Dana Rp 30,3 M

Polemik soal penggunaan lahan di Batam antara PT Cahaya Maritim Indonesia dan PT Sintai Industri Shipyard masih bergulir hingga Mahkamah Agung.

TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang
Kuasa hukum PT Cahaya Maritim Indonesia, Agustianto saat konferensi pers di salah satu hotel di Nagoya Batam, Selasa (4/1/2022). 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Polemik penggunaan lahan untuk berinvestasi terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepri.

Ini terjadi antara PT Cahaya Maritim Indonesia dengan PT Sintai Industri Shipyard.

Kasus ini bahkan bergulir hingga Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Semua bermula ketika PT Cahaya Maritim Indonesia mengklaim sudah membayar dan memegang sertifikat asli berikut Penetapan Lokasi sebesar Rp 30,3 miliar pada 2013.

PT Cahaya Maritim Indonesia memulai aktivitas bisnisnya di lokasi PT Sintai Industri Shipyard seluas 2,6 hektare lahan bersetifikat dan 5,1 hektare lahan berdasarkan penetapan lokasi di Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji.

Perusahaan pun sudah memengang putusan penetapan likudator nomor 529./PDT./2013/ PN.BTM.

Baca juga: Banjir Batam Menyiksa Warga, Alih Fungsi Drainase Jadi Kaveling Menuai Sorotan

Baca juga: Gubernur Kepri Kebut Proyek Jembatan Batam Bintan, Salurkan Ganti Rugi Lahan Warga

Kemudian dipertegas dengan putusan penetapan kasasi dari Mahkamah Agung nomor 3042.K/PDT/2013.

Perselisihan mulai terjadi pada 2019 ketika PT Sintai Industri Shipyard melayangkan gugatan ke PN Batam.

PT Sintai Industri Shipyard menurut PT Cahaya Maritim Indonesia bahkan menguasai lokasi secara paksa.

Hingga membuat mereka tak bisa beraktivitas di lahan tersebut.

Kuasa hukum PT Cahaya Maritim Indonesia, Agustianto dari kantor hukum Agustianto, SH.MKN dan Partner, mengaku bingung dengan apa yang dialami kliennya.

Menurutnya, apa yang dilakukan kliennya merupakan putusan undang-undang.

"Kalaupun ada masalah di internal PT Sintai Shipyard, itu diluar tanggung jawab kami. Sebagai investor yang menanamkan modalnya di Batam. Kami melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," kata Agustianto saat konferensi pers di salah satu hotel di kawasan Nagoya, Selasa (4/1/2022).

Dia mengatakan berdasarkan putasan penetapan Likuidator dan putusan kasasi dari Mahkamah Agung PT Cahaya Maritim Indonesia bisa melakukan balik nama atas sertifikat lahan seluas 2,6 hektare dan PL seluas 5,1 hektare.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved