Breaking News:

Dua Putra Presiden Jokowi Dilaporkan ke KPK, Ali Fikri: Kami Verifikasi Dulu

KPK bereaksi terkait laporan yang ditujukan 2 anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep terkait dugaan korupsi dan TPPU.

(Dokumentasi/Biro Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan KPK menerima laporan yang tertuju ke dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. 

TRIBUNBATAM.id - Dua putra Presiden Jokowi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan yang tertuju untuk Gibrang Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dibuat oleh Aktivis 98 yang kini menjadi dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.

Ubedilah melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tak sampai di sana, Ubedilah Badrun juga meminta KPK untuk memanggil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menjelaskan keterkaitan dua anaknya dalam dugaan tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan adanya laporan masuk yang tertuju untuk dua putra Presiden Jokowi itu.

"Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima, benar hari ini telah diterima Bagian Persuratan KPK," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Kompas.com, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Gibran Rakabuming Santai Dirinya Dilaporkan ke KPK: Salahnya Apa Ya Dibuktikan

Baca juga: 2 Putra Presiden Jokowi Dilaporkan ke KPK, Ubedilah Sebut Bawa Bukti Data Perusahaan

Atas adanya laporan tersebut, ujar Ali, KPK akan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan yang diduga menyeret nama Gibran dan Kaesang tersebut.

Verifikasi itu, kata dia, untuk menghasilkan rekomendasi apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau kemudian diarsipkan.

"Proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut, sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak," ucap Ali.

"KPK juga secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporkan," ujar dia.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved