Breaking News:

Meminimalisir Dampak Bencana, Ketua Komisi I DPRD Natuna Dukung Keberadaan BPBD

Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Arismunandar sebut, DPRD Natuna mendukung terbentuknya BPBD di Natuna. Dukungan dengan pengesahan Perda terkait BPBD

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar (kiri) bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Natuna, Raja Darmika (kanan) dalam dialog interaktif di RRI Ranai membahas Keberadaan BPBD Natuna, Selasa (11/1/2022) kemarin 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar mendukung terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) di Natuna.

Bentuk dukungan tersebut menurut politisi Partai Nasdem ini ditunjukkan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah tentang pembentukan BPBD oleh lembaga DPRD bersama-sama dengan pemerintah.

"Berbicara dukungan, tentu saja pengesahan Perda merupakan bentuk nyata kalau kami di DPRD mendukung penuh pembentukan BPBD di Kabupaten Natuna," kata Wan Arismunandar saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Ranai, Selasa (11/1/2022) kemarin.

Ia meyakini dengan terbentuknya BPBD di Natuna tersebut akan lebih memaksimalkan serta meminimalisir kejadian bencana yang terjadi.

"Fungsi BPBD tidak hanya saat terjadi bencana akan tetapi pasca bencana, berupa mitigasi serta rekonsiliasi setelah bencana itu terjadi," terangnya.

Untuk memaksimalkan pelayanan, Wan Aris berpesan supaya minimal tiga bulan ke depan BPBD melakukan koordinasi dan konsolidasi ke dalam, baik kebutuhan personel, peralatan kerja serta kebutuhan internalnya terlebih dahulu.

"Lakukan koordinasi dengan instansi vertikal terutama Basarnas dan Bakamla," pintanya.

Sementara itu Pelaksana Kepala BPBD Natuna, Raja Darmika menyampaikan untuk sementara pihaknya akan membenahi internal termasuk personel.

Baca juga: DPRD dan Pemkab Natuna Sepakat BPBD Perlu Dibentuk, Ini Alasannya

Baca juga: Nelayan di Natuna Curhat ke DPRD, Marzuki Singgung Persoalan di Laut Natuna

"Sebagai kepala pelaksana saya harus punya kantor dulu, personel juga harus tahu apa posisi dan tahu apa yang harus dilakukan," ujarnya.

Sebelum dianggap mandiri dan mampu melaksanakan tugasnya sendiri, BPBD juga akan tetap merapat dan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran.

"Seandainya pada masa transisi ini ada kejadian bencana kami tetap meminta bantuan dari Damkar," kata Raja Darmika.

Ke depan BPBD juga akan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai ujung tombak di lapangan.

Raja Darmika menyadari di tahun pertama keberadaan BPBD belum banyak yang dapat dilakukan, mengingat anggaran juga sudah disahkan. Sedangkan untuk memasukkan kegiatan membutuhkan mekanisme musrenbang terlebih dahulu.

Namun demikian, ia akan memaksimalkan bantuan dari pusat, baik terutama dari BNPB termasuk BPBD Provinsi Kepri, serta menjajaki CSR bagi mendukung kegiatan BPBD.

"Kita akan tagih janji pusat, dulu katanya akan ada bantuan setelah dibentuknya BPBD kabupaten, akan kita kejar itu," pungkasnya. (Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google 

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved