Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Gandeng Kejaksaan Agung Bongkar Kasus Korupsi di TNI

Kasus Proyek Sewa Satelit Militer

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menunjukkan ketegasannya terkait indikasi adanya oknum TNI yang terlibat kasus proyek satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan).

Jenderal Andika Perkasa menyatakan siap mendukung proses hukum, jika benar terbukti ada anak buahnya yang terlibat.

Diketahui, proyek satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang sering disebut kasus sewa satelit militer itu sedang jadi sorotan.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendukung proses hukum tersebut sekalipun ada indikasi keterlibatan personel TNI.

“Saya siap dukung keputusan pemerintah untuk melaksanakan proses hukum ini, kami tunggu nama-namanya yang masuk dalam kewenangan kami.” ujar Jenderal Andika Perkasa, Jumat (14/1/2022).

Andika mengatakan, pihaknya sempat dipanggil Menko Polhukam Mahfud MD pada Kamis (13/1/2022).

“Selasa kemarin saya dipanggil menko polhukam.

Beliau sampaikan ada indikasi awal beberapa personel tni yang masuk dalam proses hukum.” ujar Jenderal Andika Perkasa.

Kasus ini terungkap setelah Menkopolhukam Mahfud MD membeberkan mengenai proses hukum yang akan ditempuh pemerintah terkait proyek satelit di Kemenhan.

Mahfud mengungkapkan, proyek pengelolaan satelit yang ada di Kemenhan membuat negara merugi ratusan miliar rupiah.

Proyek pengelolaan satelit yang dimaksud adalah Satelit Garuda-1.

Mahfud menjelaskan satelit tersebut telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) pada 2015 sehingga terjadi kekosongan pengelolaan satelit oleh Indonesia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga menunjukkan ketegasannya terkait kasus korupsi pembelian Helikopter AW-101 yang mandek.

Jenderal Andika Perkasa berjanji akan segera mempelajari kasusnya sebelum mengabil tindakan.