DAIK Bakal Disulap Jadi Pusat Wisata Budaya dan Religi di Lingga

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Rencana penataan Kota Daik, Bunda Tanah Melayu, semakin serius dibicarakan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Hal tersebut dilihat dari sejumlah diskusi yang dilakukan oleh Bupati Lingga, Muhammad Nizar dengan beberapa dinas terkait dalam membicarakan tentang penataan kota, sekaligus rencana menjadi Daik sebagai Kota Wisata Budaya dan Religi, Rabu (19/1/2022).

Pemerintahan Nizar-Neko ini, memang tengah upaya dalam peningkatan kapasitas pembangunan, baik dari segi ekonomi kemasyarakatan, pembangunan infrastruktur, bahkan kepariwisataan yang gencar dilakukan. 

Pergerakan masif yang dilakukan Bupati Lingga, bersama dengan dinas-dinas terkait berupaya menjemput pembangunan.

Mereka mulai menemui sejumlah Kementerian di Jakarta hingga, pada program Hibah Millennium Challenge Compact (MCC) yang merupakan program dari Pemerintah Amerika Serikat dari Bapennas RI.

Di tingkat daerah, Nizar juga tak lepas tangan dengan menggelar sejumlah diskusi-diskusi singkat, Fokus Grup Discussion (FGD) dengan dinas terkait.

Baca juga: Reaksi Wakil Wali Kota Tanjungpinang Endang Abdullah Disuntik Vaksin Booster

Baca juga: APA Itu Program Sekolah Pagi Mengaji di Lingga? Ini Penjelasan Kadisdikpora

Bahkan diskusi itu juga bersama tokoh-tokoh dari masyarakat, seperti rencana penataan Lapangan Hang Tuah yang bakal disegerakan tahun ini. 

Pemerintah daerah juga sedang menyusun rencana pembangunan trotoar jalan di Kota Daik.

Trotoar ini mulai dari simpang dealer hingga menuju ke lapangan Hang Tuah, yang diharapkan DEDnya selesai pada APBD-P tahun ini.

Begitu juga dengan konsep Daik Bandar Madani, serta anjungan Kabupaten/Kota se-Kepri di Kota Daik.  

Nizar menjelaskan, peningkatan pembangunan tersebut tentunya tidak lepas dari keinginan menjadi Daik sebagai pusat pariwisata religi dan budaya dengan beberapa desa di sekitarnya, yakni Desa Mepar dan Desa Panggak Darat. 

Dasar pemikiran itu diambil karena Daik merupakan pusat tamadun melayu, sejak era kesultanan Mahmud Riayat Syah III, dan telah diakui sebagai Bunda Tanah Melayu oleh negara-negara Melayu Serumpun sejak tahun 1991 lalu. 

"Wisata sejarah dan wisata religi, Kabupaten Lingga cukup lengkap. Dan kita memang harus fokus ke situ. Seiring dengan program-program Dinas Pariwisata yang telah tersusun. Itu bisa berjalan beringinan.

Namun rencana ini memang harus kita keroyok. Agar kita benar-benar siap menjadi daerah pariwisata," jelas Nizar.

Diskusi singkat itu, digelar bersama Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Kecamatan Lingga dan Lembaga Adat Melayu (LAM), serta PKK Kabupaten Lingga.

Dia mengajak dinas-dinas bersangkutan, untuk berinovasi dengan kerjasama yang baik dan tepat pada waktunya.

"Daik, Mepar dan Pangggak Darat menjadi tempat Wisata Budaya dan Religi. Rencana ini tentu menuntut dukungan dan peran serta masyarakat," ucapnya.

Dari sini, Nizar menekankan kepada Dinas Pariwisata, Kecamatan Lingga.

Bahkan peran PKK Kabupaten Lingga, untuk dapat memberikan sosialisasi atau bahkan pelatihan-pelatihan sadar wisata kepada masyarakat, baik itu di Daik sendiri, bahkan di desa-desa bersangkutan. 

"Karena kita fokus di kecamatan Lingga ini. Tentu perlu keterlibatan masyarakat. Ini yang harus kita persiapkan, baik itu dalam memberikan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan.

Memang masyarakat yang bersangkutan harus siap, misal dalam menyediakan homestay. Maka itu perlu dilakukan gerakan bersama dalam waktu waktu tertentu," jelas mantan Ketua DPRD Lingga ini.

Dia menuturkan, penataan ini dimaksud sebagai langkah dini, dalam persiapan menjadikan wilayah Kecamatan Lingga sebagai pusat Kota Budaya, yang identik dengan wisata Budaya dan Religi.

Namun tidak itu saja,  Gunung Daik dan Sepincan bakal menjadi pelengkap, menyuguhkan wisata alam yang menakjubkan. 

"Saya yakin dan percaya, apabila Malaysia ataupun Singapura sudah dibuka ke Lagoi, sebagaimana janji pemerintah kota Batam, dan Dinas Pariwisata Provinsi. Mungkin akan terjawab setiap bulan itu 500 wisatawan," ungkap Nizar. 

Sebagaimana di ketahui, Kota Daik  memang sudah dikenal sebagai pusat pemerintahan sejak tahun 1787.

Masa berpindahnya pusat kerajaan dari Hulu Riau oleh Sultan Mahmud Riayat Syah III.

Tentunya sepeninggal para Sultan Melayu ini banyak meninggal bukti, betapa hebatnya tamadun masa dulu di Daik.

Budaya melayu yang kental, kearifan lokal, kesenian, keagamaan, pendidikan dan lainnya. Dengan bukti sejarah yang kaya ini, sehingga diakui dan mendapatkan gelar Bunda Tanah Melayu. (TRIBUNBATAM.id/Febriyuanda)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google