Berantas Sindikat Pengiriman PMI Ilegal, Ini yang Akan Dilakukan BP2MI

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Lasro Simbolon mengapresiasi Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Lantaran sudah memberikan tempat karantina yang nyaman untuk PMI yang pulang dari Batam.

"Tata kelola, penempatan dan perlindungan PMI ini memang prioritas negara. Ada 279 ribu penempatan resmi setiap tahun. Sumbangan devisa negara mencapai Rp 169,6 triliun setiap tahun. Itu rangking 2. Rangking 1-nya itu Migas. Sedikit bedanya dari Migas," ujar Lasro, Rabu (2/2/2022) saat meninjau Pelabuhan Internasional Batam Center.

Pihaknya juga terus berupaya memberantas keberangkatan PMI secara ilegal. Dengan cara memberantas indikasinya. Begitu pun, untuk keberangkatan secara legal akan dibenahi prosedurnya.

"Apalagi lagi pandemi ini pelayanan-pelayanan negara dimaksimalkan," ujar Lasro.

Terkait kasus kapal PMI ilegal tenggelam di perairan Malaysia, pihaknya sudah menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

"Proses hukum sudah berjalan," ujarnya.

Lantas apa upaya pencegahannya? Lasro menjelaskan melalui UU Nomor 18 tahun 2017, negara sangat berpihak kepada perlindungan PMI. Sosialisasi UU ini gencar dilakukan.

Baca juga: Jumlah PMI Transit Batam Positif Covid-19 Terus Naik, Hari Ini 13 Orang Masuk RSKI Galang

Baca juga: TOTAL Kasus Omicon di Batam Sudah 13 Pasien, Termasuk PMI dan Seorang Guru

"Kami sudah pergi ke 11 provinsi. Mulai dari peran kepala desa, semua berperan dalam hal ini," ujarnya.

Ia juga menyesalkan korban-korban selama ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari desa-desa. Mereka tergiur bujukan calo dengan gaji tinggi, kerja bagus dan lainnya.

"Ternyata mereka dibohongi. Mereka diperjualbelikan, gaji tak diberikan. Asuransi perlindungannya tak jalan. Inilah kalau ilegal. Tapi kalau sesuai prosedur ini jelas," paparnya.

Ia melanjutkan, sikat sindikat menjadi moto bagi BP2MI. Sehingga pihaknya tetap berusaha mencegah adanya PMI yang berangkat secara ilegal.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menuturkan, usai pertemuan terbatas di kantor Pemko Batam dengan Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, pihaknya sengaja turun langsung ke Pelabuhan Internasional Batam Center.

Dalam hal ini, Pemko menyambut baik, rencana Batam akan menjadi tempat penyelenggaraan rapat koordinasi terbatas (rakortas) terkait pemberantasan pengiriman PMI ilegal.

"Sehingga dirakortas itu bisa didalami segala informasi. Baik di level bawah, penanggulangannya dan kedatangannya. Ada banyak stakeholder dalam rakortas," katanya.

Amsakar menuturkan layanan di Batam kepada PMI akan semakin dimaksimalkan. Ia berharap kunjungan Deputi ini bisa memberikan solusi permanen terkait PMI.

"Sehingga tak terjadi hal-hal buruk yang terjadi," katanya. (tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google