Breaking News:

Tiga Mantan Pejabat Desa di Natuna Ditahan Jaksa Terkait Korupsi APBDes 2018-2019

Kasi Intelijen Kejari Natuna M Albar sebut, penahanan 3 tersangka mantan pejabat desa di Natuna itu karena sudah ditemukan alat bukti yang cukup

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Kasi Intelijen Kejari Natuna, Muhammad Albar Hanafi didampingi Kasi Pidum, Rezi Darmawan dan Kasi Pidsus, John Fredy Simbolon saat Konferensi Pers di Kantor Kejari Natuna, Jalan Pramuka, Ranai, Jumat (4/2/2022) terkait kasus korupsi. 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna menahan 3 tersangka kasus tindak pidana korupsi di Natuna.

Kasus dugaan korupsi ini terkait pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) tahun anggaran 2018 dan 2019 di Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Natuna Muhammad Albar Hanafi menjelaskan, penahanan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan pihaknya, didukung dengan alat bukti yang cukup kuat.

Serangkaian tindakan penyidikan itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 01 / L.10.13 / Fd.1 / 02 / 2022 tanggal 4 Februari 2022.

“Ketiga tersangka tersebut berinisial MR, MS dan EP,” kata Albar saat konferensi pers, Jumat (4/2/2022).

Ketiga tersangka tersebut akan ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 4 Februari 2022 hingga tanggal 23 Februari 2022 di Rutan Kantor Polres Natuna.

Diketahui tersangka dengan inisial MR merupakan mantan Kepala Desa Cemaga Selatan Tahun 2018 hingga Mei 2019.

Sedangkan MS merupakan Sekretaris Desa Cemaga Selatan tahun 2007-2020, dan EP selaku Kaur Keuangan Desa Cemaga Selatan tahun 2018-2019.

Baca juga: Cabjari Moro Setorkan Uang Kerugian Negara Kasus Korupsi Kades Tanjung Pelanduk ke BPKAD

Baca juga: Buronan Kasus Korupsi Pengadaan Pompong di Lingga Ditangkap Saat Rayakan Imlek

“Ketiga tersangka ini diduga secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan sengaja mencairkan anggaran dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi," katanya.

Akibat perbuatan itu, kerugian keuangan negara ditaksir Rp 393.890.132 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh dua),” jelasnya.

Menurutnya perbuatan tersangka diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

“Penyidikan tidak hanya berhenti kepada 3 tersangka ini saja. Penyidikan ini masih terus berlangsung dan dimungkinkan akan ada penambahan tersangka lainnya. Perkara ini segera diselesaikan dan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang jika penyidikan telah selesai dalam waktu dekat,” pungkasnya. (Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved