Breaking News:

BATAM TERKINI

Hutan Mangrove di Batam Terus Menipis, Warga Prihatin Bandingkan dengan Harapan Pemerintah

Presiden Nato Parlaungan Siregar prihatin, hutan mangrove di Batam terus ditimbun dan menipis. Padahal Presiden Jokowi datang ke Batam tanam mangrove

Penulis: Pertanian Sitanggang | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang
Foto aktivitas truk pengangkut tanah yang melakukan penimbunan hutan mangrove di wilayah Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ironi, di saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mendukung pelaksanaan rehabilitasi mangrove yang dicanangkan pemerintah pusat, namun kondisi di lapangan berlainan.

Hutan mangrove di Kota Batam, khususnya malah banyak ditimbun. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sagulung.

Hutan mangrove yang berada di belakang Perumahan Taman Anugrah, Kelurahan Tembesi itu, ditimbun oknum pengusaha.

Penimbunan hutan mangrove ini sangat disesalkan oleh masyarakat Sagulung.

Pasalnya dengan ditimbunnya hutan mangrove tersebut, daerah resapan air di Sagulung semakin sedikit.

Parlaungan Siregar yang akrab dikenal Pesiden Nato mengatakan, sangat prihatin melihat kondisi di wilayah Sagulung.

"Sudah puluhan hektare lahan mangrove di wilayah Sagulung, berubah fungsi menjadi perumahan. Sampai sekarang masih ada saja oknum pengusaha yang menimbun mangrove," katanya.

Presden Nato itu mengatakan, dirinya sudah berulang kali memberikan informasi tersebut melalui radio, dan meminta pemerintah dan DPRD melakukan pengawasan. Namun sampai saat ini aktivitas penimbunan lahan mangrove masih terjadi.

Baca juga: Hari Pers Nasional 2022 - Momentum 9 Daerah Termasuk Kepri Percepat Rehabilitasi Mangrove

Baca juga: Presiden Jokowi Rela Nyemplung saat Tanam Mangrove di Pantai Setokok Batam

"Kita cukup prihatin, padahal Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sudah turun ke Batam, melakukan penanaman mangrove, karena Indonesia termasuk paru-paru dunia. Namun pengusaha malah timbun mangrove," kata Presiden Nato.

Dia juga mempertanyakan pihak Badan Pengusahaan atau BP Batam, sebagai pengelola lahan di Batam. Apakah pengusaha yang mendapat pengalokasian lahan tersebut sudah menyanggupi penggantian lahan yang akan ditanami kembali mangrove.

"Kita berharap pemerintah turun ke lapangan. Di wilayah Sagulung, setiap tahun luas hutan mangrove terus berkurang, sudah banyak yang beralih fungsi jadi perumahan," kata Presiden Nato.

Untuk wilayah Kecamatan Sagulung lanjutnya, dari enam kelurahan yakni Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Langkai, Kelurahan Sei Lekop, Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sei Pelunggut dan Kelurahan Sungai Binti, hanya Kelurahan Sagulung Kota yang tidak memiliki lokasi hutan mangrove.

"Di Kelurahan Tembesi sudah puluhan hektare lahan mangrove yang berubah fungsi. Begitu juga dengan Sungai langkai, dan kelurahan lainnya," kata Presiden Nato.

Dia meminta Pemerintah Pusat yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), untuk mengecek kondisi hutan mangrove di Provinsi Kepri, khususnya di Batam.

Sementara mengenai penimbunan hutan mangrove di Kelurahan Tembesi, Direktur Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait yang dikonfirmasi Tribunbatam.id, belum memberikan komentar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved