Breaking News:

PEMKO BATAM

Tanggapi Usulan DPRD Soal Ranperda BOS Daerah, Wawako Batam: Perlu Kajian Komprehensif

Pada prinsipnya Pemko Batam sambut baik usulan ranperda BOS daerah dari DPRD. Namun menurut Wawako Amsakar, perlu pengkajian komprehensif lagi

Penulis: Hening Sekar Utami | Editor: Dewi Haryati
TRIBUNBATAM.id/ROMA ULY SIANTURI
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, beberapa waktu lalu 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam telah mengajukan usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. 

Usulan ranperda ini berlandaskan atas tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat, sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Mardi, sebelumnya menilai bahwa dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat belum dapat menutupi seluruh kebutuhan peserta didik di daerah.

Selain itu, menurutnya, kondisi geografis antara wilayah hinterland dan mainland yang berbeda harus menjadi pertimbangan dalam penetapan dana BOS daerah tersebut.

"Maka sudah sepantasnya pemerintah bersama pihak sekolah, terutama sekolah swasta saling bersinergi guna menghasilkan mutu dan kualitas pendidikan yang baik," jelas Ides beberapa waktu lalu.

Usulan ini pun memperoleh tanggapan positif dari Wali Kota Batam, yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam agenda rapat paripurna di DPRD Batam, Senin (7/3/2022) siang.

Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyatakan bahwa usulan ranperda tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya.

Pendapat ini berdasarkan pertimbangan dalam rangka mengantisipasi potensi implikasi hukum di kemudian hari.

Baca juga: DPRD Batam Usulkan Ranperda Dana BOS Daerah, Ini Dasar Pertimbangannya

"Pada prinsipnya Pemko Batam menyambut baik usulan ranperda dimaksud. Tetapi perlu pengkajian secara komprehensif mengingat potensi overlapping pada tahap pelaksanaan," ujar Amsakar.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan, di antaranya, pertama, sekolah negeri dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) di Batam sama-sama telah mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) fisik, baik dari APBD dan APBN.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved