Breaking News:

NATUNA TERKINI

23 Tahun Terbentuk, Natuna Belum Punya Gedung DPRD Sendiri, Apa Kata Pemda?

Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki mengatakan, hingga kini belum ada penyerahan aset ke Pemda.Selama belum dilakukan, statusnya mereka masih numpang

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Muhammad Ilham
Tampak depan Kantor DPRD Kabupaten Natuna yang masih menumpang di gedung milik Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Ditjen PKP2 Trans) di Kabupaten Natuna. Foto diambil Selasa (8/3/2022). 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Natuna belum memiliki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri.

Padahal tahun ini, usia Kabupaten Natuna genap 23 tahun.

Adapun selama ini, para perwakilan rakyat tersebut masih menumpang di gedung milik Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Ditjen PKP2 Trans) yang berada di Kabupaten Natuna.

Dimintai tanggapannya, Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki mengatakan, DPRD Natuna pernah membentuk pansus dan menanyakan aset milik Ditjen PKP2 Trans ke Provinsi Riau beberapa tahun lalu.

Namun pansus tersebut belum mendapatkan hasil dari Pemerintah Provinsi Riau.

"Sebelum ada penyerahan aset, kita bisa dikatakan menumpang. Kita juga sudah ke Kementerian Transmigrasi minta untuk dialihkan ke Pemda Natuna," ujar Marzuki, Selasa (8/3/2022).

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Natuna telah membangun gedung untuk DPRD Natuna sekitar tahun 2012. Ironisnya, pembangunan gedung tersebut tertunda dan mangkrak karena Aparat Penegak Hukum (APH) menemukan permasalahan dalam pembangunan kantor untuk para anggota legislatif tersebut.

Nilai pagu awal pembangunan gedung DPRD Kabupaten Natuna saat itu sekitar Rp 40 miliar. Akibat tidak selesai, akhirnya dihitung volume pekerjaan pada tahun 2014.

Baca juga: Natuna Fokuskan Tracing Kontak Erat, Imbas Kasus Baru Covid-19 Terus Bermunculan

Baca juga: Anggota DPR RI Dapil Kepri Cen Sui Lan Tunaikan Janji, Natuna Bertabur Bantuan

"Setelah disidik oleh APH, ternyata tak bisa dianggarkan. Padahal sudah diminta untuk dianggarkan," katanya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna, Suryanto menuturkan, seluruh aset bekas Ditjen PKP2Trans sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved